Serba-Serbi Putusan Sengketa Pilkada 2024 Mahkamah Konstitusi: Dari KTP hingga Politik Uang
Putusan MK ini menegaskan komitmen untuk menjaga integritas pemilu. Dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat,
Putusan MK ini menegaskan komitmen untuk menjaga integritas pemilu. Dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat,
“Sebanyak 138 perkara tidak berlanjut dengan rincian: 97 perkara tidak diterima, 27 perkara dicabut, 13 perkara gugur, dan 1 perkara dinyatakan tidak berwenang,” ujar Saldi
“Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, pasangan RIDO memutuskan menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan KPUD. Ini demi kebaikan warga Jakarta dan bangsa ini,” jelas RK
Pengamat Politik Asrinaldi mengatakan turunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta bukan sepenuhnya kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
“Saya pribadi ingin semua proses dilakukan secara transparan dan terbuka,” tegasnya.
“Jika tidak ada sengketa, kami akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, jika terjadi sengketa, proses akan mengikuti mekanisme yang ditentukan,” ujar Dody.
“Penggalangan dukungan untuk calon perseorangan harus dijalankan dengan jujur dan sesuai regulasi. Ini menyangkut Pasal 185A UU No 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan data pribadi dalam proses pemilihan,” ujar Benny Aziz.