Dalam pandangan Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH, ahli hukum tata negara mengatakan, surat pernyataan yang dibuat Walikota Erman Safar dan disaksikan Andre Rosiade hanya memiliki nilai politis. Tidak bernilai hukum.
Berita
Peringkat IPK Indonesia Turun, PK GEBRAK UNP: Evaluasi Gerakan Antikorupsi!
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk 2020 turun menjadi 37 dari sebelumnya 40 pada 2019.
Sengketa Pemko vs Fort de Kock, Terus Bergulir
“Kami Dinas PU tentu ada tugas dalam tata ruang dan kami menjalankan ketentuan yang ada,” ujar Rahmat AE terkait SP3 ke YFdK.
Erman-Marfendi: Program yang Beresiko, akan Diteliti
“Dalam waktu transisi ini kita membentuk tim akselerasi agar bisa merealisasikan program-program yang telah direncanakan dengan cepat. Kita juga akan konsolidasi bersama aparatur pemerintahan agar tetap memberikan pelayanan publik secara optimal,”
Dosen Penulis UMSB Ikuti Workshop
Pada kesempatan membuka secara resmi, Wakil Rektor II UMSB Dr. Mursal, M.Ag. menyatakan, Workshop Penerbitan Buku Ajar sangat penting dalam mendongkrak publikasi buku ajar di kalangan dosen UMSB
Walikota dan Sekda Pasti Dipanggil Polres
Perkara ini bukan masalah digratiskannya masuk objek wisata. Tetapi tidak menjaga jarak fisik serta tidak mengatur protokol kesehatan di tempat objek wisata.
221 Ribu Calon Jemaah Haji Batal ke Mekah
“Jemaah haji yang ingin membatalkan keberangkatan bisa mengambil kembali uangnya dengan membawa bukti, hubungi Kemenag setempat,” kata John Kenedy.
Politik Uang Paslon Wako 02 tak Terbukti
“Laporan statusnya sudah dikeluarkan. Ada 14 laporan, dan dua tidak teregister. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu ini tidak ada yang lanjut, dan tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan” kata Ruzi pada bakaba.co