Bertutur, Bercerita Fakta & Data
bakaba.co | Ada banyak alasan dan fakta hukum ditemukan oleh PTUN Padang untuk akhirnya membatalkan Sertifikat Hak Pakai tanah RSUD Bukittinggi Nomor 22 tahun 2017 atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi. Semua berawal dari dokumen berupa surat pernyataan kepemilikan aset yang dibuat Sekda Kota Bukittinggi Yuen Karnova. Surat itu bernomor : 030/254/umpel/VIII-2017. Isi
baca selanjutnya
bakaba.co | Terbengkalai pembangun RSUD Bukittinggi karena diputus kontrak, belum dilakukannya audit proyek serta dibatalkannya sertifikat tanah RSUD Bukittinggi oleh PTUN Padang disorot tajam fraksi-fraksi di DPRD Bukittinggi. "Kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bukittinggi yang tidak jujur terkait masalah tanah Ex. Pusido dan areal perencanaan pembangunan RSUD." Demikian disampaikan Fraksi Karya
baca selanjutnya
bakaba.co | Dibatalkannya Sertifikat Hak Pakai (SHP) tanah lokasi proyek RSUD Bukittinggi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang membuat anggota DPRD Bukittinggi mengkuatirkan kelanjutan pengalokasian anggaran APBD 2020 untuk meneruskan pembangunan RSUD Bukittinggi yang juga sedang bermasalah karena putus kontrak. "Perencanaan penganggaran pembangunan daerah diwajibkan tidak ada permasalahan. Kalau ada
baca selanjutnya
bakaba.co | Gugatan warga Kubu Gulai Bancah atas sertifikat tanah RSUD Kota Bukittinggi dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Dalam keputusannya, PTUN Padang membatalkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) tanah atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 22/Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan. Gugat BPN Pembatalan Sertifikat Hak Pakai tanah RSUD
baca selanjutnya
bakaba.co | Pedagang pemilik toko, kios di Pasar Aur Bukittinggi merasa semakin 'diteror' dengan keluarnya SP-3 (Surat Peringatan ke-3) terkait retribusi. Para pedagang di Aur Kuning semakin resah. Retribusi toko, kios yang dinaikkan pemerintah kota secara sepihak sampai ratusan persen dari biasa, itu sangat memberatkan pedagang. "Sekarang pedagang diancam, tujuh hari
baca selanjutnya
bakaba.co | Hak pedagang pemilik kartu kuning toko Pasar Atas Bukittinggi yang terbakar 2017 dan sekarang sedang dibangun dengan dana APBN, tidak boleh dihilangkan. "Kebijakan Pemerintah Kota tidak boleh merugikan pedagang pemilik kartu kuning. Masalah yang sedang dihadapi pedagang Pasar Atas Bukittinggi ini, kami, DPRD Sumbar akan bicarakan dengan Gubernur Sumbar
baca selanjutnya
bakaba.co | Setiap kali mau pemilihan Bupati Agam, wacana pemekaran Kabupaten Agam kembali mengapung. Kali ini, delegasi DPRD Agam mendatangi Komisi II DPR-RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri. Pertemuan konsultasi itu mengemukakan soal pemekaran Agam. "Wilayah Agam sangat luas, menyulitkan masyarakat mengakses berbagai keperluan ke pusat kabupaten." Demikian disampaikan Ketua Komisi
baca selanjutnya
bakaba.co | Pedagang Pasar Atas Bukittinggi melalui kuasa hukum yang ditunjuk melayangkan surat kepada Walikota Bukittinggi. Surat bertanggal 4 November 2019 itu meminta Walikota Bukittinggi mena'ati atau tunduk pada Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Pasar Atas Bukittinggi. "Kami menyurati Walikota Bukittinggi dan meminta dua hal. Pertama, agar Walikota
baca selanjutnya