Sistem khilafah orisinalitasnya dibangun oleh sahabat yang empat orang, bukan oleh Muhammad
Opini
Nabi Muhammad dan Politik Antroposentris (3)
Muhammad bereksperimen langsung untuk membentuk sebuah sistem yang tidak saja hanya super body, power full dan berwibawa, melainkan juga memperkuat jiwa, kesadaran dan politik akal sehat untuk menyeimbangkan antara kekuasaan dengan jiwa manusia
Nabi Muhammad dan Politik Antroposentris (2)
Sejarah Muhammad di Mekah dan Madinah menjadi bukti, bagaimana politik dikelola untuk kepentingan masyarakat sipil. Hal ini kemudian ditiru oleh para pemimpin yang ditempatkan Muhammad di berbagai daerah taklukan
Nabi Muhammad dan Politik Antroposentris
Muhammad dengan keyakinan yang penuh atas kebenaran wahyu dan ideologi kenabiannya, dengan terang-terangan menghadapi setiap tantangan yang dihadapi
Tradisi ‘Uang Jemputan’ di Pariaman
Tradisi “bajapuik”, menjemput, di mana laki-laki ‘dibeli’ oleh pihak perempuan. “Uang japuik” berbeda dengan mas kawin atau mahar. Dalam tradisi ‘bajapuik’ ini, pemberian dilakukan pihak wanita sebelum akad nikah. Halnya mas kawin diberikan setelah akad nikah.
Reposisi, Mengukuhkan Kembali Arah HMI
Kader HMI hanya menumpang nama besar HMI untuk membesarkan nama pribadi (kepentingan individu) tanpa memberikan kontribusi untuk HMI. Akibatnya, HMI mengalami kemerosatan kualitas karena mereka tidak menikmati proses yang diberikan oleh HMI kepadanya melainkan hanya mencari keuntungan pribadi.
SMP Tanjung Alam, SLTP Pemerintah Tertua di Agam
Berdasarkan penelitian terhadap arsip koleksi Perpustakaan Nasional di Jakarta 7 Maret 2018 ditemukan informasi penting terkait dengan pendirian Schakelschool di Tanjuang Alam. Sekolah ini merupakan cikal bakal dari SMPN 1 Ampek Angkek, sesuai dengan nomenklatur sekolah yang dipakai pada saat ini.
Constituent Recall dan Public Recall: Gagasan Menguatkan Kedaulatan Rakyat
Hak konstituen dan publik melakukan recall sangat penting agar wakil rakyat betul-betul menjadi perpanjangan tangan rakyat atas kekuasaan, karena jangan sampai wakil rakyat hanya menjadi wakil kepentingan partai semata