New York, bakaba.co | Sejumlah negara sekutu maupun rival Amerika Serikat memanfaatkan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (5/1/2026) untuk menyampaikan penolakan terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Operasi tersebut berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan memicu kecaman luas terkait pelanggaran hukum internasional serta kedaulatan negara.
Dalam sidang DK PBB, berbagai delegasi menyoroti langkah Presiden AS Donald Trump yang dinilai sebagai bentuk intervensi militer sepihak. Sejumlah negara juga mengkritik pernyataan Trump yang mengisyaratkan kemungkinan perluasan aksi militer ke negara lain, termasuk Kolombia dan Meksiko, dengan dalih pemberantasan perdagangan narkoba.
Kekhawatiran Pelanggaran Kedaulatan Negara
Denmark, yang memiliki yurisdiksi atas Greenland, menyampaikan sikap tegas terkait ancaman pengambilalihan wilayah tersebut oleh AS. Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, menegaskan bahwa keutuhan wilayah dan batas negara merupakan prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan.
Baca juga: Trump Dorong Kebangkitan Industri Minyak Venezuela
Lassen juga menyatakan bahwa tidak ada negara yang dibenarkan memengaruhi proses politik di Venezuela melalui ancaman kekerasan atau cara lain yang bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dukungan luas terhadap kedaulatan Venezuela di forum DK PBB.
Sikap Berbeda Negara-Negara Barat
Meski Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya menyatakan dukungan terhadap penangkapan Maduro, perwakilan Prancis di DK PBB menyampaikan kritik terhadap operasi militer tersebut. Wakil Duta Besar Prancis untuk PBB, Jay Dharmadhikari, menyatakan bahwa tindakan militer yang melanggar hukum internasional, termasuk oleh anggota tetap DK PBB, berpotensi merusak tatanan global.
Pembelaan Amerika Serikat
Utusan AS di PBB, Mike Waltz, membela operasi di Venezuela sebagai langkah penegakan hukum yang sah dan presisi. Ia mempertanyakan sikap DK PBB yang mengecam penangkapan Maduro, dengan menyinggung status legitimasi pemilihan ulang Maduro pada 2024 yang masih diperdebatkan.
Keprihatinan Sekjen PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas tidak dihormatinya hukum internasional dalam operasi militer AS pada 3 Januari. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menjadi preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.
Seruan Keras dari Venezuela dan Negara Lain
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mendesak DK PBB agar mengambil langkah konkret dan menuntut pembebasan Maduro beserta istrinya. Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap penculikan kepala negara dan serangan militer terhadap negara berdaulat akan merusak sistem hukum internasional.
Kolombia menyebut serangan AS sebagai pengingat akan praktik campur tangan terburuk di kawasan Amerika Latin. Sementara itu, China dan Rusia menyerukan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kembalinya praktik internasional tanpa hukum.
Kecaman China dan Rusia
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menolak klaim AS sebagai otoritas global yang berhak menginvasi negara lain. China melalui perwakilannya menyatakan kecaman keras terhadap tindakan sepihak AS dan menilai operasi militer tersebut melanggar prinsip dasar Piagam PBB, termasuk nonintervensi dan larangan penggunaan kekuatan.
Penangkapan Maduro
Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh militer AS di kompleks Fuerte Tiuna, Caracas, dan dibawa ke New York untuk menghadapi proses hukum atas tuduhan konspirasi narkoterorisme. Dalam sidang perdana di Manhattan, keduanya menyatakan tidak bersalah. Pemerintah AS menyatakan akan mengelola Venezuela untuk sementara waktu, termasuk memanfaatkan cadangan minyak negara tersebut.
kdi | bkb
Foto doc. United Nation Security Council
