“Memperhatikan agenda penyelenggaraan pemilu nasional dan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, biaya penyelenggaraan Pilkada yang saat ini berasal dari APBD, sebaiknya dibebankan pada APBN,” ujarnya,
“Presiden mengutip referensi dari Menteri ESDM, Bahlil. Itu menurut saya lucu, karena Bahlil bukan tugasnya untuk mengevaluasi atau menilai kepemiluan atau pilkada,” kata Feri
“Kita harus melibatkan banyak kelompok, baik political society, civil society, maupun akademisi, untuk melakukan riset berbasis data. Kita memiliki cukup waktu karena pilkada baru saja selesai,” ujar Willy
“Sebuah rekaman peristiwa perlu penjelasan lebih lanjut dari perekam untuk menjelaskan peristiwa, waktu, tempat, dan orang-orang yang hadir di tempat kejadian,” ujar Ruzi pada bakaba.co.
UAS juga berpesan, para pendukung, relawan kandidat Bukittinggi Hebat agar menjalankan protokol Covid. “Jika ada sampah, ambil dan masukkan ke tong sampah. Tunjukkan bahwa kita orang yang beradab, beradat, beragama. Dan yang paling penting kita adalah masyarakat yang paling Pancasilais,” kata UAS.
Penundaan Pilkades serentak dan penundaan pengisian Bamus Desa ini, disarankan Mendagri dalam kedua suratnya, dilakukan Bupati/Walikota sampai dicabutnya Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19 di Indonesia.
Perppu juga tidak memberikan kepastian anggaran ekstra atau bisa ditambah. Sementara kebutuhan KPU akan bertambah karena harus mengikuti protokol Covid-19. “Semua petugas KPU, misalnya harus memakai alat perlindungan diri agar tidak terpapar virus Covid-19,” ujar Titi.
Terjadinya korupsi saat bencana tentu tidak terlepas dari adanya faktor kesempatan serta faktor mental hingga budaya.
