“Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden, jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini” jelas Hasan.
Baca selengkapnyaTag: DPR
Pemerintah Dapat Batalkan Tarif PPN 12 Persen Tanpa Ubah UU
“Pemerintah menebar penyakit dengan menaikkan PPN, lalu menawarkan obatnya berupa insentif. Padahal, tanpa kenaikan PPN pun insentif sudah menjadi kewajiban pemerintah,” tambahnya.
Baca selengkapnyaKinerja KPK Dipertanyakan, Dewas Sebut Pimpinan Kurang Berani Lawan Korupsi
“Dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga pimpinan KPK yang kena etik dan Anda semua sudah tahu siapa saja,” ujar Syamsuddin.
Baca selengkapnyaKontroversi Ide Johanis Tanak Menghapus OTT: Ancaman bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
“OTT adalah salah satu instrumen yang sesuai dengan visi Presiden. Jika dihapus, ini bertolak belakang dengan semangat reformasi hukum,” ujar Yudi Purnomo.
Baca selengkapnyaMenyigi Legislasi DPR Saat Pandemi
DPR memutuskan untuk menurunkan target penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.
Baca selengkapnyaPancasila sebagai Batu Uji Konstitusi
Mahkamah Konstitusi perlu jadikan Pancasila sebagai batu uji konstitusionalitas, tidak mungkin mengukur hak konstitusionalitas hanya dengan aturan tertulis
Baca selengkapnya