bakaba.co, Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya keselarasan dan loyalitas seluruh anggota kabinet dalam menjalankan tugas untuk kepentingan publik. Pesan tegas ini disampaikan dalam rapat kabinet terakhir, menyusul pencapaian 100 hari pemerintahan. Meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan reshuffle kabinet, Presiden menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangannya.
Presiden Apresiasi Kinerja Kabinet
Meskipun ada persepsi publik tentang ketidakharmonisan di dalam kabinet, Presiden Prabowo justru memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja para menteri. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat persetujuan publik terhadap kinerja kabinet, yang mencapai 80,9% menurut survei Kompas. Presiden menekankan bahwa seluruh menteri harus tetap fokus pada visi pemerintah untuk melayani kepentingan rakyat.
“Setiap menteri harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka sejalan dengan tujuan nasional. Tidak ada ruang untuk kepentingan pribadi atau agenda lain di luar kepentingan publik,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Baca juga: Anggaran IKN Diblokir, Pemerintah Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan
Reshuffle Kabinet
Terkait isu reshuffle kabinet, Hasan Nasbi menyampaikan kapan dan siapa orangnya hanya Presiden yang tahu, “Yang diluar inikan cuma menerka-nerka saja, kita tidak punya informasi yang cukup kapan itu akan dilaksanakan, siapa orangnya kita nggak punya informasi soal itu” ujar Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Sabtu (08/02/2025)
“Presiden selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat kepada anggota kabinet, jadi ini sesuatu yang berlaku umum buat semua orang, buat semua pihak tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo Subianto” jelas Hasan Nasbi
“Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden, jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini” jelas Hasan.
“Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas, bahwa pelayanan publik, public service obligation, belanja pegawai, bantuan sosial itu bukan bagian yang terkena efisiensi” ujar Hasbi
Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Hak PNS
Menteri Keuangan memberikan penjelasan terkait langkah efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah. Meskipun ada penghematan, hak-hak pegawai negeri sipil (PNS), termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13, tidak akan dikurangi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan PNS.
“Efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi hak-hak PNS. Kami tetap berkomitmen untuk memenuhi semua kewajiban tersebut,” jelas Menteri Keuangan.
Komitmen Pembangunan IKN Tetap Jadi Prioritas
Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran sebesar Rp48 triliun telah disiapkan untuk proyek infrastruktur penting, termasuk pembangunan pusat pemerintahan, gedung peradilan, dan gedung legislatif. Presiden Prabowo menekankan bahwa proyek ini akan melibatkan sektor swasta untuk memastikan kelancaran pembangunan.
“Pembangunan IKN adalah proyek strategis nasional. Kami akan memastikan bahwa semua sumber daya dialokasikan dengan tepat,” ujar Presiden.
Hubungan Harmonis antara Pemerintah dan DPR
Di sisi lain, hubungan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlihat harmonis. Meskipun ada beberapa isu yang memicu pembicaraan publik, kedua pihak berkomitmen untuk menjaga koordinasi yang baik dan produktif.
“Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan DPR dalam menyelesaikan berbagai tantangan nasional,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan
“Sejauh ini antara pemerintah dengan DPR tidak ada polemik, polemiknya hanya di media saja” jelas Hasan Nasbi
Evaluasi Program MBG
Program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang telah berjalan satu bulan juga menjadi perhatian. Pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan mitra kerja, akan digunakan untuk menyempurnakan program ini.
“Kami yakin Badan Gizi Nasional terus melakukan perbaikan dalam standar operasional program MBG untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hasbi
rst | bkb