Selain itu, pedagang juga meminta Presiden merespon dan menindaklanjuti surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor: 013/TUA/I/2020 yang isinya agar Presiden mengambil kebijakan yang konkrit terhadap Walikota Bukittinggi
Baca selengkapnyaTag: walikota bukittinggi
Kepala BPN: Soal Sertifikat Tanah Pasar Atas, itu Tanggung Jawab Sekda
“Sertifikat tanah Pasar Atas diterbitkan sebelum saya menjadi Kepala BPN Bukittinggi. Saya akan mempelajari dokumen apa saja yang diajukan Pemko Bukittinggi dalam pembuatan sertifikat tanah Pasar Atas.
Baca selengkapnyaHak Pedagang Dilanggar, Komnas HAM minta Presiden Bertindak
Komnas HAM Pusat berkesimpulan: 1. Bahwa kebijakan Walikota Bukittinggi mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana diatur pasal 1 angka 6 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Baca selengkapnyaVisi 3 Figur Gerindra: Bukittinggi yang Berkeadilan dan Beradab
Menurut Ismunandi Syofyan, visi misi bakal calon kepala daerah yang akan diusung Gerindra akan disatukan dengan hasil survey elektabilitas kandidat.
Baca selengkapnyaPedagang Pasar Atas Siapkan Langkah Pidana dan Perdata
Jika tidak diterima, bukan berarti para pedagang berhenti perjuangkan hak. Masih ada jalan lain, terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa kota. Setiap langkah hukum bakal kita tempuh
Baca selengkapnyaHengki Andora: Perpres 64/2018, Amanah bagi Walikota Bukittinggi
“Ya, Walikota harus menjalankan Perpres. Itu prinsip hukum administrasi negara,” kata Hengki Andora dan kembali mengutip UU nomor 30 tahun 2014 pasal 53.
Baca selengkapnya