“Prosesnya dulu itu ditetapkan pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum dan ada indikasi kerugian negara,” Didi mengingatkan.
Baca selengkapnyaTag: Pemko Bukittinggi
DPD-RI Simak Masalah Pedagang versus Walikota
“Sebagai anggota DPD, akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Terutama yang jadi mitra Komite I DPD RI,” kata Leonardy.
Baca selengkapnyaFort de Kock Kalahkan Pemko Bukittinggi Soal Tanah DPRD
Adapun perbuatan Pemko Bukittinggi yang membeli tanah yang telah terikat PPJB antara Yayasan Fort De Kock dengan Kaum Syafri St. Pangeran adalah sebagai bentuk pembeli yang tidak beriktikad baik sehingga tidak perlu dilindungi oleh hukum.
Baca selengkapnyaSoal Tanah RSUD, Andre Rosiade: Gunakan Hak Interpelasi
“Saya baru mengetahui permasalahan ini. Saya akan carikan solusi terbaik termasuk menyarankan pada Fraksi Gerindra Kota Bukittinggi untuk mengunakan hak interpelasinya agar jelas duduk permasalahan ini.”
Baca selengkapnyaProyek RSUD Diteruskan, Berpotensi Rugikan Negara
“Kami sudah sering mengingatkan Pemko, sudah kering, malah pecah-pecah bibir kami. Jika nanti timbul masalah hukum tentu Pemko Bukittinggi yang akan bertanggung jawab,” ujar Rusdy Nurman.
Baca selengkapnyaKepala BPN: Soal Sertifikat Tanah Pasar Atas, itu Tanggung Jawab Sekda
“Sertifikat tanah Pasar Atas diterbitkan sebelum saya menjadi Kepala BPN Bukittinggi. Saya akan mempelajari dokumen apa saja yang diajukan Pemko Bukittinggi dalam pembuatan sertifikat tanah Pasar Atas.
Baca selengkapnya