Bertutur, Bercerita Fakta & Data
~ Helmi Chandra SY Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan sebagai amanat reformasi di bidang hukum dalam memberantas korupsi. Untuk itu, KPK diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut terkonfirmasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
baca selanjutnya
Korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa, butuh kerja bersama untuk memberantasnya. "Tidak bisa korupsi dihilangkan jika mengandalkan satu atau dua lembaga hukum formal saja. Peran serta masyarakat dan lembaga pendidikan sangat penting". Langkah menghambat tumbuhnya prilaku korupsi dengan cara membiasakan prilaku dan tindakan positif. Setiap budaya yang ada di masyarakat, memiliki nilai
baca selanjutnya
bakaba.co, Bukittinggi - Terik matahari bercampur debu asap tidak menyurutkan semangat ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bukittinggi menggelar demo. Mereka melakukan aksi untuk mengekspresikan kekecewaan dan prihatin atas revisi UU KPK yang dilakukan DPR-RI dan pemerintah. "Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilemahkan. Aspirasi publik agar UU KPK tidak direvisi diabaikan pemerintah. Oligarki kekuasaan sedang
baca selanjutnya
Istilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat sudah menakutkan bagi pejabat negara dewasa ini, tidak saja pejabat-pejabat di pusat, mereka-mereka yang bekerja menggunakan uang negara sampai ke Desa-Desa pun sudah mulai gerah dengan sepak terjang KPK. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa untuk menangkap “pencuri berkelas”, ada pihak-pihak yang merasa gerah
baca selanjutnya
bakaba.co, Bukittinggi ~ Korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah dan penyelenggara negara, efeknya tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga merusak dan menggangu perekonomian dan kesejahteraan rakyat. "Selain itu, penting diawasi dan diantisipasi adalah pikiran korup pejabat. Ketika pejabat, kepala daerah bersikap tidak adil dalam menjalankan amanah atau wewenangnya, itu merupakan ciri
baca selanjutnya
Pendapat Hukum : "Berbeda dengan kasus terdahulu, Laporan terhadap Ketua dan Wakil Ketua KPK kali ini tidak dapat diproses dan harus segera dihentikan" Bahwa adanya laporan yang dilakukan oleh Sandy Kurniawan ke Bareskrim Mabes Polri, adalah terkait dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu, atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu, serta
baca selanjutnya
MEMOSISIKAN KPK sebagai subyek hukum, sebagaimana dilakukan Panitia Hak Angket DPR, adalah bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan suatu UU ( Pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD - Selanjutnya disebut UU MD3 dan Pasal 3
baca selanjutnya