bakaba.co, Jakarta – LSI merilis survei Kepuasan Publik Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo, melalui akun YouTube resminya, Minggu (09/02/2025). Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama.
Sebelumnya survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap upaya awal pemerintahan ini mencapai 81,4%, dalam rilis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Menurut Publik: Kondisi Umum, Kinerja Program, dan Tingkat Kepuasan Periode, ini memberikan wawasan berharga tentang arah pemerintah dan kemampuannya menangani masalah yang sudah lama ada di Indonesia.
Temuan Utama Survei tentang Kepuasan Publik
Persepsi Positif terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Djayadi Hanan, Ph.D, Direktur Eksekutif LSI menyampaikan mayoritas masyarakat Indonesia memandang positif langkah-langkah pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Survei ini dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih terhadap 1220 responden (multistage random sampling) dengan margin of error 2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%
Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Keselarasan Kabinet demi Kepentingan Publik
Survei ini menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani dua area ini tetap tinggi. Masyarakat mengakui adanya langkah awal menuju reformasi hukum yang berarti. Namun, meskipun angka ini cukup menjanjikan, tantangan besar tetap ada, terutama terkait keputusan peradilan dalam kasus korupsi besar.
Dalam hal kondisi penegakan hukum, data survei LSI merilis angka 4.7% sangat baik, 36.9% baik, 30.9% sedang, 21.7% buruk, 3.4% sangat buruk, 24% Tidak tahu/Tidak Jawab.
Terkait kondisi pemberantasan korupsi LSI menyampaikan hasil survei 9.0% sangat baik, 35.8% baik, 24.4% sedang, 21.3% buruk, 4.9% sangat buruk, dan 4.5% Tidak tahu/Tidak Jawab.
Lembaga Penegak Hukum Terbaik
Temuan survey LSI ini juga menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dengan skor tingkat kepercayaan tertinggi, yaitu dengan angka 77% Sangat dipercaya dan Cukup dipercaya, Pengadilan 73%, KPK 72%, dan Kepolisian 71%.
“Untuk sementara ini penilaian masyarakat ini memang paling positif ke Kejaksaan Agung, di ikuti oleh Pengadilan, KPK, dan Polri, beberapa waktu lalu KPK itu paling belakang” ujar Djayadi Hanan, Ph.D, Direktur Eksekutif LSI
Masalah dengan Keputusan Peradilan
Salah satu temuan utama survei adalah ketidakpuasan publik terhadap keputusan peradilan dalam kasus-kasus korupsi besar. Banyak responden mengungkapkan kekhawatiran atas hukuman yang dianggap terlalu ringan, yang meragukan independensi dan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Masyarakat menginginkan hukuman yang lebih berat bagi pejabat yang terbukti terlibat dalam korupsi besar.
Tanggapan dan Harapan Publik
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Survei ini juga mengevaluasi kinerja KPK dibandingkan dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti Kejaksaan Agung. Meskipun ada pengakuan terhadap upaya KPK, persepsi publik menunjukkan bahwa KPK menghadapi tantangan untuk mencapai efektivitas yang setara dengan Kejaksaan Agung. Perbedaan persepsi ini menunjukkan perlunya reformasi lembaga penegak hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Seruan untuk Langkah Anti-Korupsi yang Lebih Kuat
Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dalam rilis survei ini menyampaikan tanggapannya, bahwa sentimen publik mendesak agar undang-undang anti-korupsi diperkuat dan penegakan hukum diperketat. Masyarakat menunjukkan dukungan luar biasa terhadap hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi, dengan harapan bahwa kelonggaran dalam hukuman tidak akan merusak upaya pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi.
“Yang terkait dengan korupsi timah kerugian negaranya luar biasa, masyarakat melihatnya luar biasa, tuntutannya ringan, vonis pidananya juga ringan” ujar Prof. Hibnu Nugroho
“Ini tidak menciptakan iklim yang bagus didalam citra negara bagi penegakan hukum” timpal Prof. Hibnu
Reformasi dan Pemerintahan Mendatang
Kebutuhan Akan Independensi Peradilan dan Reformasi Legislasi
Rilis survei ini juga menyoroti pentingnya menjaga independensi peradilan, terutama terkait potensi campur tangan politik. Prof. Hibnu Nugroho berpendapat bahwa keberpihakan peradilan harus dijaga untuk mempertahankan integritas tindakan penegakan hukum. Di sisi lain, pembuat kebijakan berupaya memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
Tantangan Spesifik dan Kasus Pagar Laut yang Belum Terungkap
Menurut Prof. Hibnu Nugroho, guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, kasus Pagar Laut yang belum terselesaikan menjadi isu penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hasil dari kasus ini dipandang sebagai indikator keseriusan pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Harapan Publik terhadap Pemerintahan Baru
100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo telah memberikan dasar yang penting untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam menangani isu-isu mendesak seperti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Meskipun kepuasan publik terhadap kinerja awal pemerintahan ini cukup tinggi, hasil survei LSI menyoroti kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang masih ada. Ke depan, pemerintah perlu terus menangani masalah ini dan melakukan reformasi yang diperlukan untuk memenuhi harapan publik akan keadilan dan kesejahteraan.
rst | bkb