Dokumen tersebut diterbitkan Gubernur Sumatra Tengah Roeslan Moeldjohardjo berdasar tuntutan dan kebulatan Kerapatan Negeri Biaro, Agam terkait peristiwa tahun 1937 yakni peninjauan kembali perjanjian pengelolaan Pasar Serikat yang diberikan Syarikat Haq/Komite Pasar kepada Gemeente Fort de Kock atau pemerintah Fort de Kock (Belanda).
Baca selengkapnyaTag: Sertifikat Hak Pakai
Pemko Reaktif, BPN Hormati Putusan PTUN
“Masalah konferensi pers, itu tanggung jawab Pemko karena Pemko yang mengadakan. Kami, BPN tidak akan mengadakan acara pertemuan semacam itu dalam menyikapi putusan PTUN tersebut,” kata Yulizar.
Baca selengkapnyaLebih dari Cukup Alasan PTUN Batalkan Sertifikat Tanah RSUD
Dalam amar putusan PTUN menyebutkan: membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 22/Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,Provinsi Sumatera Barat,
Baca selengkapnyaAnggota DPRD: Tunda Penganggaran Proyek RSUD
Selain belum adanya hasil audit paska putus kontrak, sertifikat tanah RSUD Bukittinggi juga bermasalah dan telah dibatalkan PTUN Padang.
Baca selengkapnyaPTUN Batalkan Sertifikat Tanah RSUD Kota Bukittinggi
Dalam keputusan tersebut, PTUN Padang juga memerintahkan BPN Bukittinggi sebagai tergugat memproses permohonan yang telah diajukan Soni cs sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat Soni Cs berupa Surat Keputusan yang baru atas nama Penggugat
Baca selengkapnya