DPD-RI Simak Masalah Pedagang versus Walikota
“Sebagai anggota DPD, akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Terutama yang jadi mitra Komite I DPD RI,” kata Leonardy.
“Sebagai anggota DPD, akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Terutama yang jadi mitra Komite I DPD RI,” kata Leonardy.
Selain itu, pedagang juga meminta Presiden merespon dan menindaklanjuti surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor: 013/TUA/I/2020 yang isinya agar Presiden mengambil kebijakan yang konkrit terhadap Walikota Bukittinggi
Kami, para pedagang pasar aur kuning minta perlindungan hukum kepada lembaga kepolisian, Polres Bukittinggi, sesuai aturan berlaku.”
“Pemerintah pusat membantu masyarakat pedagang yang kena musibah, yang tokonya terbakar, dan untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai sarana kegiatan ekonomi, masyarakat,” kata Young Happy.
Para pedagang pemegang kartu kuning, yang memiliki hak atas kios penampungan pasca terbakarnya pertokoan Pasar Atas Bukittinggi, “diancam” dengan bahasa ‘jika tidak hadir sampai berakhirnya waktu loting dianggap tidak berminat untuk menempati kios…’
“Pemko itu merasa benar sendiri. Mereka memaksa lotting ketika jumlah kios tidak sebanyak pedagang pemilik toko. Tindakan itu sudah berbeda dengan kesepakatan sebelumnya,” kata Young Happy.