“Seharusnya, sebelum eksekusi dilakukan, pengadilan terlebih dahulu membatalkan sertifikat lama melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung,” jelasnya.
Baca selengkapnyaTag: hukum tanah
Fort de Kock Kalahkan lagi Pemko Bukittinggi di Pengadilan Tinggi
Saya tegaskan tidak ada sejengkal pun tanah Pemerintah Kota Bukitttinggi di sini,” ujar Didi pada bakaba.co.
Baca selengkapnyaProyek RSUD Diteruskan, Berpotensi Rugikan Negara
“Kami sudah sering mengingatkan Pemko, sudah kering, malah pecah-pecah bibir kami. Jika nanti timbul masalah hukum tentu Pemko Bukittinggi yang akan bertanggung jawab,” ujar Rusdy Nurman.
Baca selengkapnya