bakaba.co | Agam | Kasus pertama warga Agam positif terinfeksi Corona: Covid-19 di Nagari Padang Tarok, Baso, membuka ‘rahasia’ tidak optimalnya koordinasi aparatur dan masyarakat di tingkat terbawah dalam mengantisipasi dan penanggulangan pandemi virus Covid-19.
Kondisi tersebut tergambar saat bakaba.co menemui Wali Nagari Padang Tarok, Hendri Dt. Bandaro Pucuak. “Saya melihat Kepala Puskesmas tidak langsung melakukan tindakan sesuai SOP yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19 Agam. Akibatnya, warga saya yang terpapar Covid-19 tidak segera tertangani,” ujar Hendri Dt. Bandaro Pucuak mengingat situasi saat diketahui ada warganya terpapar Covid-19, kepada bakaba.co, Minggu, 3 Mei 2020.
“Keterlambatan dalam evakuasi warga tersebut berdampak timbulnya keresahan pada warga Padang Tarok saat itu,” tambah Dt. Bandaro Pucuak.
Tidak berselang lama, kasus kedua warga positif Covid-19 di Agam terungkap lagi. Adalah Agusman, warga Koto Baru, Kec. Baso, juga positif terpapar Covid-19. Menurut informasi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar, Agusman, pria usia 62 tahun, terpapar dari keluarganya yang baru pulang dari Batam.
Kondisi Nagari
Di Nagari Padang Tarok sudah sejak bulan lalu dibuka posko pemantauan Covid-19 di depan Kantor Wali Nagari. Kegiatan tim di nagari seperti mencek suhu badan masyarakat yang pulang ke kampung sudah dilakukan dengan peralatan yang minim. Cuma ada satu alat Thermometer Infrared, hasil sumbangan warga.
Program sosialisasi terkait pandemi Covid-19 ke warga nagari diharapkan ikut dilakukan petugas Puskesmas. “Tetapi, sayangnya sejak posko dibuka, tim dibentuk, tidak seorang pun petugas Puskesmas yang datang untuk memberikan informasi serta melakukan sosialisasi tentang Covid-19 di tengah masyarakat nagari,” cerita Dt. Bandaro Pucuak.
Telah adanya warga nagari positif terinfeksi Covid-19, Wali Nagari Padang Tarok meminta pelayanan kesehatan masyarakat oleh aparatur kabupaten, Puskemas dioptimalkan. “Pemerintahan Nagari Padang Tarok siap bersinergi dalam penanganan Covid-19 ini,” ujar Dt. Bandaro Pucuak. Jika tidak mungkin, Inyiak Wali Padang Tarok meminta pimpinan Puskesmas diganti saja.
Kendala APD
Terkait terlambatnya penangan pasien positif Covid-19 di Nagari Padang Tarok itu, Camat Baso Muhammad Noviardi Ismail, S.Sos, mengatakan 2 Mei itu tidak cepat dievakuasi karena tidak adanya ketersediaan Alat Pelindung Diri yang standar (APD) di Puskemas Padang Tarok.
Saat evakuasi kata Camat Baso, butuh waktu juga meyakinkan warga yang terpapar Covid-19 untuk mau dibawa ke Rumah Sakit untuk penanganan medis. “Petugas bukan terlambat datang. Kita melakukan mediasi, pasien seperti trauma untuk dibawa ke RSAM,” kata Noviardi.
Setelah ada kasus positif Covid-19 di Padang Tarok kata Camat Baso, saat ini sudah ada stock Alat Pelindung Diri (APD) yang standar di Puskemas Padang Tarok.
Respon Ka.DKK
Kadis Kesehatan Kab.Agam, Indra Rusli menanggapi masalah di Padang Tarok, seharusnya pihak Puskemas dan pemerintahan Nagari Padang Tarok bisa saling komunikasi terkait kondisi yang terjadi.
Pemerintah Kab. Agam dengan Gugus Tugas Covid-19 telah menetapkan 8 titik posko pemantauan Covid-19 di wilayah Agam.
“Jadi, tim Puskemas setempat tidak mungkin diminta khusus meninjau posko yang ada di Nagari Padang Tarok. Tim pemantau kabupaten sudah dibentuk, ada delapan titik posko, tim itu yang bertugas,” kata Indra Rusli melalui seluler pada bakaba.co.
Minimnya stock APD, Ka.Dinas Kesehatan Agam mengatakan, APD yang ada di setiap Puskemas hanya untuk petugas saja. Bahkan bantuan masker untuk masyarakat di Kabupaten Agam, “tidak ada ketersediaan anggaran untuk itu, untuk bantu masker ke masyarakat,” kata Indra Rusli.
Indra Rusli mengapresiasi kegiatan tim Nagari Padang Tarok yang berinisiatif memeriksa suhu badan perantau yang pulang kampung. Terkait informasi kurangnya bersinerginya Kepala Puskesmas dengan Pemerintahan Nagari Padang Tarok, serta mengoptimalkan pelayanan Puskemas pada masyarakat, “akan saya evaluasi segera,” ujar Indra Rusli.
Kurangi Birokrasi
Kecepatan penanganan kasus warga terinfeksi Covid-19 sangat dituntut. Pemerintah Kabupaten Agam dalam hal ini harus lebih optimal dalam penanganan Covid-19. Bupati Agam Indra Catri sudah punya payung hukum seperti Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1, dalam penanganan Covid-19.
“Jangan terlalu banyak birokrasi terkait penanganan pasien Covid-19. Bupati Indra Catri harus terus memantau secara menyeluruh terkait penyebaran pandemi Covid-19 di masyarakat Agam,” kata Zulhefi, anggota DPRD Agam.
“Bahkan untuk anggaran, Bupati bisa mengoptimalkan belanja daerah agar bisa memberikan bantuan pada masyarakat Agam secara keseluruhan,” ujar Zulhefi pada bakaba.co
Senada dengan Zulhefi, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, Nofrizon juga menyoroti penanganan pandemi Covid-19 di Wilayah Agam-Bukittinggi.
“Pemerintah Agam harus fokus dalam penanganan Covid-19. Pada umumnya masyarakat Agam banyak melakukan interaksi pada pasar rakyat. Tentu kondisi itu perlu pantauan yang serius,” kata Nofrizon.
Terkait kekurangan anggaran menurut Nofrizon, harusnya Bupati Indra Catri bisa menyisir anggaran belanja daerah untuk bisa mengoptimalisasikan penanganan Covid-19 di wilayah Agam itu sendiri.
Sebagai putra Padang Tarok, Nofrizon meminta Kepala DKK Agam mengevaluasi kinerja Pukesmas Padang Tarok. “Itu penting segera dilakukan. Apalagi Wali Nagari sampai meminta Kepala Puskesmas diganti, itu tentu ada sesuatu yang perlu dicek Kadinas,” ujar Nofrizon.
Sementara itu Kepala Puskesmas Padang Tarok saat hubungi untuk dikonfirmasi bakaba.co melalui telpon selularnya dari 1 Mei hingga 4 Mei 2020, tidak ada jawaban sama sekali.
~ Fadhly Reza
