Home > nagari
PETA AGAM

Pemekaran Agam Kembali Mengapung

bakaba.co | Setiap kali mau pemilihan Bupati Agam, wacana pemekaran Kabupaten Agam kembali mengapung. Kali ini, delegasi DPRD Agam mendatangi Komisi II DPR-RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri. Pertemuan konsultasi itu mengemukakan soal pemekaran Agam. "Wilayah Agam sangat luas, menyulitkan masyarakat mengakses berbagai keperluan ke pusat kabupaten." Demikian disampaikan Ketua Komisi

baca selanjutnya
Gambar oleh Quang Nguyen vinh dari Pixabay

Nagari, Hak Ulayat dan Keadilan Agraria

~ Nurul Firmansyah, SH.,M.Si Masyarakat adat yang umumnya hidup di kawasan pedesaan mengalami pemiskinan akibat ketimpangan distribusi penguasaan agraria. Ketimpangan penguasaan agraria itu adalah persoalan struktural, yang ditopang oleh perangkat politik dan hukum Negara. Dalam konteks tersebut, hukum mengakomodasi konsesi-konsesi skala besar milik elit pemodal, namun lemah dalam melaksanakan perlindungan hak agraria

baca selanjutnya
bali-dance-inno-kurnia-Pixabay

Tinjauan Masyarakat Hukum Adat

~Nurul Firmansyah, S.H.,M.Si. MASYARAKAT hukum adat (adat rechtsgemeenschappen) sebagai konsep, telah dikembangkan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu sarjana pelopor perumus konsep ini adalah Cornelis Van Vallenhoven yang kemudian diteruskan oleh sarjana-sarjana lainnya, misalnya J.F Holleman. J.F. Holleman sendiri menjelaskan bahwa adat rechtsgemeenschappen adalah unit sosial yang terorganisir dari masyarakat

baca selanjutnya
right-CQF-avocat-pixabay

Perda Nagari Sumbar Miskin Visi Kebudayaan Minang

INSTRUMEN prilaku manusia itu dinamakan peraturan atau undang-undang. Setelah ia dinyatakan sah secara hukum setiap orang yang disasar harus tunduk --mengikuti atau mematuhi apa saja yang diperintahkan atau dilarang--- kepada isi peraturan atau undang-undang itu. Ketundukan menjadi bukti kekuatan peraturan dalam mengendalikan prilaku manusia. Ada dua cara peraturan atau undang-undang mengendalikan

baca selanjutnya

Perda tentang Nagari: Jangan Rancak di Labuah

    Sumatera Barat, semenjak terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari 3 (tiga) buah; Perda Sumbar Nomor 9 Tahun 2000, Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Perda Nomir 7 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pemerintahan nagari. Pertanyaannya, apakah dengan pengalaman tiga

baca selanjutnya

Niniak Mamak Minangkabau Prihatin atas Ranperda Nagari

bakaba.co, Agam ~ Rancangan Perda propinsi tentang Nagari di Sumbar yang tidak memperlihatkan semangat 'kembali ba-nagari' membuat prihatin niniak mamak yang berhimpun dalam Karapatan Niniak Mamak Minangkabau (KNMM). Keprihatinan itu tergambar dalam diskusi tentang Ranperda Nagari oleh para pengurus KNMM di sekretariatnya di Canduang, Agam, setiap minggu beberapa bulan terakhir. Pada rancangan

baca selanjutnya

Ranperda Nagari Sumbar Belum Cerminkan Nilai Nagari

bakaba.co -- Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari (Ranperda Nagari) Sumbar sedang disosialisasikan pansus DPRD Sumbar. Ranperda disusun sebagai turunan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Produk hukum tingkat propinsi tersebut akan jadi pedoman Kabupaten/Kota di Sumbar. "Setelah membaca Ranperda Nagari itu, terlihat hanya mengatur tentang pemerintahan nagari. Seyogianya sebagai payung hukum

baca selanjutnya