Sehingga jika kita mengacu pada ketentuan pasal 50 KUHP, yang menyatakan bahwa: “barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.
Baca selengkapnyaKategori: Opini
DPR Langgar UU Tempatkan KPK sebagai Subyek Hak Angket
Artinya pembentukan Pansus Angket KPK telah melanggar Pasal 3 UU KPK.
Baca selengkapnyaGerakan Rakyat, Politik Kebangsaan dan Imperialisme Kuning
Imperialis adalah sekelompok orang yang punya kekuatan untuk menguasai orang banyak, baik karena kekuatan ekonomi, senjata, atau politik.
Baca selengkapnyaJebakan Batman (2): Uji Kompetensi Eselon III dan II Setelah Pelantikan & Pengukuhan
Penggantian sebelum masa 2 tahun hanya bisa dilakukan jika mendapat persetujuan Presiden. Apakah hasil uji kompetensi yang menyatakan Kepala Dinas tertentu tidak layak bisa dijadikan alasan untuk diajukan kepada Presiden?
Baca selengkapnya‘Jebakan Batman’ (1); Pengukuhan Eselon II Pemda Kota Bukittinggi
Dari kondisi tersebut, apakah Walikota Bukittinggi mengetahui sejak awal bahwa pejabat eselon II yang telah dikukuhkan sebagai Kepala Dinas tidak bisa lagi dilelang.
Baca selengkapnyaOSO dan ‘Kerabang’ Gebu Minang
Lalu, bagaimana masa depan Gebu Minang? Yang jelas, inilah pertama kali, setelah 5 periode kepengurusan, Gebu Minang dinakhodai oleh Ketua Umum Partai.
Baca selengkapnya