Komnas HAM Pusat berkesimpulan: 1. Bahwa kebijakan Walikota Bukittinggi mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana diatur pasal 1 angka 6 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Baca selengkapnyaTag: Tarif retribusi
Andre Rosiade: Pemko Jangan Intimidasi Pedagang
Andre menilai, ketiga masalah tersebut sangat memberatkan pedagang Aur Kuning di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tidak baik.
Baca selengkapnyaYoung Happy: Perwako 40 dan 41 Langgar Asas Hukum
Ini hebatnya walikota di sini. Legislatif diam saja. Nanti semua Perda dicabut Walikota dan dibuatnya Perwako sesuai keinginannya, baru tahu,” kata Young Happy.
Baca selengkapnya