Ketua Bawaslu Covid Setelah 11 Hari di-Swab

redaksi bakaba

“Saya meminta Bawaslu Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat. Penanganan Covid-19 adalah tanggung jawab pemerintah,” kata Surya Efitrimen

Bagikan
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
Ruzi Haryadi, Ketua Bawaslu Bukittinggi
Ruzi Haryadi, Ketua Bawaslu Bukittinggi

bakaba.co | Bukittinggi | Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi berdasarkan hasil swab, positif terpapar Covid-19. Swab dilakukan 16 September, hasilnya baru diketahui 11 hari kemudian; 28 September. Dalam rentang waktu itu Ketua Bawaslu tetap beraktivitas, dan kontak dengan banyak orang.

“Sekarang saya tengah melakukan isolasi mandiri sambil menunggu tes swab ulang lagi pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi,” ujar Ketua Bawaslu Bukittinggi Ruzi Haryadi, S.Ag. MA, via telepon selularnya, Senin, 28 September 2020.

Ruzi menceritakan, dia melakukan tes swab, Rabu, 16 September 2020. Tes swab terkait adanya tamu dari Perkumpulan Pemilu untuk demokrasi (Perludem) Jakarta yang terkonfirmasi positif Covid-19. Setelah menunggu 11 hari, hasil dari Swab keluar, Minggu 27 September 2020, pukul 02.00 WIB.

Ruzi sudah swab ulang, hari Rabu besok hasil Swab ulang akan keluar dari Dinas Kesehatan. Kalau hasilnya dua kali negatif berarti bebas dari Covid-19. “Harapan saya kalau bisa hasil swab bisa diketahui secepatnya. Kemarin saya menunggu sebelas hari. Biasanya tiga hari telah keluar hasil tes swab,” ujar Ruzi pada bakaba.co

Menurut Ruzi, kondisi fisiknya tidak mengalami perubahan apapun. Karena itu, dalam rentang waktu 11 hari menunggu hasil swab, dia tetap beraktivitas. Ruzi tetap ke kantor menangani kasus yang masuk ke Bawaslu. Juga banyak agenda yang telah disusun seperti penandatanganan Pakta Integritas yang digelar di Hotel Pusako Bukittinggi, Sabtu, 26 September 2020.

Kegiatan Pakta Integritas Bawaslu Kota Bukittinggi yang dihadiri Forkopimda Bukittinggi
Kegiatan Pakta Integritas Bawaslu Kota Bukittinggi yang dihadiri Forkopimda Bukittinggi foto fr

Ruzi menambahkan, jajaran Bawaslu belum semuanya melakukan tes swab. Untuk antisipasi, kini anggota dan staf Bawaslu dirumahkan. “Tetap ada yang piket di kantor untuk menerima surat masuk ke Bawaslu,” ujar Ruzi.

Koordinator Sekretariat Satgas Covid-19 Ibentaro Samudra baru mengetahui Ketua Bawaslu terpapar virus Covid-19. Adanya kegiatan penandatanganan Pakta Integritas yang diadakan Bawaslu Kota Bukittinggi di Hotel Pusako, Sabtu, 26 September 2020, tamu yang hadir seperti anggota Forkopimda telah melakukan tes swab di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

“Tamu yang hadir di kegiatan itu Bawaslu Kota Bukittinggi telah melakukan swab di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi,” kata Ibentaro.

Data terbaru kasus warga positif Covid-19 di Bukittinggi sudah mencapai 442 orang. “Satgas Covid-19 Bukittinggi akan fokus pada penindakan bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan,” kata Ibentaro.

Bawaslu Sumbar

Ketua Bawaslu Provinsi Sumetera Barat Surya Efitrimen, S.Pt, MH, menanggapi terkait positifnya Ketua Bawaslu Bukittinggi terpapar Covid-19.

“Saya meminta Bawaslu Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat. Penanganan Covid-19 adalah tanggung jawab pemerintah,” kata Surya Efitrimen, S.Pt, MH pada bakaba.co.

Surya Efitrimen mengatakan, dalam MoU terkait penanganan Covid-19 adalah kewajiban pemerintah. Kasus Ketua Bawaslu Bukittinggi yang terpapar Covid-19, tentu bukan keinginannya. “Setelah dia di-swab harusnya ada yang mengingatkan sesuai protokol Covid-19  dalam hal ini satgas Covid-19,” ujar Surya Efitrimen.

Ketua Bawaslu Sumbar menegaskan, anggota Bawaslu wajib mematuhi protokol kesehatan. Sekarang, selain Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, ada 2 orang Anggota Bawaslu Agam terpapar Covid-19. “Di Agam, satu sudah keluar hasil swab ulang, sudah negatif. Satu lagi diminta swab ulang bersama keluarganya,” ujar Surya pada bakaba.co

| Fadhly Reza

Bagikan
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
Next Post

SK Mengurus Sertifikat Sebelum Pasar Terbakar

Pusat Pertokoan Pasar Atas Bukittinggi terbakar 30 Oktober 2017. Tiga bulan sebelumnya, Juli 2017 sudah ada Surat Kuasa (SK) Sekda Pemko Bukittinggi Yuen Karnova kepada Kepala Dinas PU-PR untuk mengurus sertifikat Pertokoan Pasar Atas.
SK - Suasana sidang PTUN Padang, foto fr