“Selain itu, ditambah fakta adanya sikap partisan yang muncul sejak awal dan melahirkan ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Kondisi itu menimbulkan persoalan di tingkat daerah.”
Baca selengkapnyaTag: Pemerintah daerah
Kaidah Hukum Darurat dalam Penanganan Covid-19
Berbeda dengan pemerintah pusat, yang terkesan lambat dalam melihat wabah ini sebagai situasi darurat yang perlu mendapat tanggapan dan respon cepat.
Baca selengkapnyaCovid-19 dan Inisiatif Pemerintah Daerah
kita layak mengacungkan jempol kepada beberapa kepala daerah yang berani menanggung beban kebutuhan pokok masyarakatnya yang terdampak selama masa pembatasan sosial.
Baca selengkapnyaNasib Pemda Terkait Omnibus Law
Pembentukan hukum yang tidak responsif dan partisipatif, dapat memicu konflik sosial di daerah dan sengketa kewenangan pusat dan daerah.
Baca selengkapnyaMasih Perlukah Visi dan Misi ‘Cakada’?
Secara hirarki pemerintahan, kepala daerah itu adalah bawahan Presiden, sehingga wajib selaras dengan visi dan misi presiden. Kalaupun, PAD lumayan besar, katakanlah 50 persen atau separuh dari APBD, tetap saja visi dan misi Kepala daerah harus selaras (tidak kontradiktif) dengan visi dan misi Presiden.
Baca selengkapnya