hukum adat Archives

Home > hukum adat

Gambar oleh Quang Nguyen vinh dari Pixabay

Nagari, Hak Ulayat dan Keadilan Agraria

redaksi bakaba6 November 20196 November 2019 Opini

~ Nurul Firmansyah, SH.,M.Si Masyarakat adat yang umumnya hidup di kawasan pedesaan mengalami pemiskinan akibat ketimpangan distribusi penguasaan agraria. Ketimpangan penguasaan agraria itu adalah persoalan struktural, yang ditopang oleh perangkat politik dan hukum Negara. Dalam konteks tersebut, hukum mengakomodasi konsesi-konsesi skala besar milik elit pemodal, namun lemah dalam melaksanakan perlindungan hak agraria

Perampasan Hak Atas Tanah, Sebuah Krisis Kemanusiaan dan Ekologi

redaksi bakaba4 November 20198 November 2019 Opini

~ Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H. SEJUMLAH wilayah di Indonesia mengalami krisis ekologis, khususnya wilayah yang bertalian erat dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat hukum adat. Mereka memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya alam dan penjagaan terhadap lingkungan hidup yang dijamin dalam konstitusi dan

adat Dayak hak ulayat hukum adat Kabupaten Berau.Kepala Adat Besar konsesi tambang Kutai Barat Kutai Kartanegara lembo masyarakat hukum adat perkebunan sawit suku dayak Sungai Bahu Sungai Mahakam tali asih tanah adat baca selanjutnya

Tinjauan Masyarakat Hukum Adat

redaksi bakaba27 Oktober 201927 Oktober 2019 Opini

Oleh: Nurul Firmansyah, S.H.,M.Si. MASYARAKAT hukum adat (adat rechtsgemeenschappen) sebagai konsep, telah dikembangkan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu sarjana pelopor perumus konsep ini adalah Cornelis Van Vallenhoven yang kemudian diteruskan oleh sarjana-sarjana lainnya, misalnya J.F Holleman. J.F. Holleman sendiri menjelaskan bahwa adat rechtsgemeenschappen adalah unit sosial yang terorganisir dari

hak ulayat hukum adat masyaakat adat nagari rakyat tanah adat tanah ulayat ulayat adat baca selanjutnya

Ranperda Nagari Sumbar Belum Cerminkan Nilai Nagari

asraferi sabri22 Juli 20175 Oktober 2019 Sosial Seni Budaya

bakaba.co -- Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari (Ranperda Nagari) Sumbar sedang disosialisasikan pansus DPRD Sumbar. Ranperda disusun sebagai turunan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Produk hukum tingkat propinsi tersebut akan jadi pedoman Kabupaten/Kota di Sumbar. "Setelah membaca Ranperda Nagari itu, terlihat hanya mengatur tentang pemerintahan nagari. Seyogianya sebagai payung hukum

hukum adat minangkabau nagari baca selanjutnya