Home > hukum adat
Gambar oleh Quang Nguyen vinh dari Pixabay

Nagari, Hak Ulayat dan Keadilan Agraria

~ Nurul Firmansyah, SH.,M.Si Masyarakat adat yang umumnya hidup di kawasan pedesaan mengalami pemiskinan akibat ketimpangan distribusi penguasaan agraria. Ketimpangan penguasaan agraria itu adalah persoalan struktural, yang ditopang oleh perangkat politik dan hukum Negara. Dalam konteks tersebut, hukum mengakomodasi konsesi-konsesi skala besar milik elit pemodal, namun lemah dalam melaksanakan perlindungan hak agraria

baca selanjutnya
Gambar oleh Darwis Alwan dari Pixabay

Perampasan Hak Atas Tanah, Sebuah Krisis Kemanusiaan dan Ekologi

~ Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H. SEJUMLAH wilayah di Indonesia mengalami krisis ekologis, khususnya wilayah yang bertalian erat dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat hukum adat. Mereka memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya alam dan penjagaan terhadap lingkungan hidup yang dijamin dalam konstitusi dan

baca selanjutnya
bali-dance-inno-kurnia-Pixabay

Tinjauan Masyarakat Hukum Adat

Oleh: Nurul Firmansyah, S.H.,M.Si. MASYARAKAT hukum adat (adat rechtsgemeenschappen) sebagai konsep, telah dikembangkan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu sarjana pelopor perumus konsep ini adalah Cornelis Van Vallenhoven yang kemudian diteruskan oleh sarjana-sarjana lainnya, misalnya J.F Holleman. J.F. Holleman sendiri menjelaskan bahwa adat rechtsgemeenschappen adalah unit sosial yang terorganisir dari

baca selanjutnya

Ranperda Nagari Sumbar Belum Cerminkan Nilai Nagari

bakaba.co -- Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari (Ranperda Nagari) Sumbar sedang disosialisasikan pansus DPRD Sumbar. Ranperda disusun sebagai turunan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Produk hukum tingkat propinsi tersebut akan jadi pedoman Kabupaten/Kota di Sumbar. "Setelah membaca Ranperda Nagari itu, terlihat hanya mengatur tentang pemerintahan nagari. Seyogianya sebagai payung hukum

baca selanjutnya