bakaba.co, Bogor – Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 7 Februari 2025. Acara ini diadakan sebagai respons atas laporan bahwa banyak perwira TNI dari berbagai daerah belum pernah menginjak istana kepresidenan.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melaksanakan sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yang terlaksana setelah 22 tahun.
Pertemuan dan Lokasi
Acara berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, di mana Presiden Prabowo menerima informasi bahwa rapat pimpinan (rapim) TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan pertemuan komandan satuan tengah berlangsung. Beliau menyampaikan pentingnya kunjungan langsung ke istana bagi perwira yang sebelumnya belum memiliki pengalaman tersebut.
Informasi ini disampaikan prabowo dalam sambutan resmi dimana mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan sinergi antara pimpinan tertinggi dan jajaran perwira TNI.
Baca juga: Pemerintahan Prabowo: Evaluasi Kinerja dan Potensi Perombakan Kabinet
Pejabat dan Petinggi Militer
Dalam acara tersebut, hadir pula sejumlah pejabat tinggi dan pimpinan militer, antara lain:
- Kepala BIN: Herindra
- Mensesneg: Prasetyo Hadi
- Menlu: Sugiono
- Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
- Sekretaris Kabinet: Mayor Teddy Indra Wijaya
- KSAD: Jenderal Maruli Simanjuntak
- KSAL: Laksamana Muhammad Ali
- KSAU: Marsekal TNI Tonny Harjono
Presiden Prabowo memberikan arahan langsung kepada para komandan satuan TNI, menekankan pentingnya peningkatan pemahaman strategis dan pengalaman langsung terhadap fasilitas istana sebagai simbol kedekatan antara pimpinan dan jajaran militer.
Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang juga diselenggarakan di Istana Bogor merupakan pelaksanaan amanat hukum pertahanan negara. Sidang ini tidak hanya menjadi forum pembahasan strategi pertahanan nasional, tetapi juga sebagai wadah peningkatan wawasan bagi perwira TNI, dan amanat Undang-undang
Melalui sidang ini, pemerintah berupaya menyatukan visi dan misi pertahanan yang telah tertuang dalam UU pertahanan, sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada seluruh perwira yang hadir.
rst | bkb