bakaba.co, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Acara yang direncanakan berlangsung di JIExpo Kemayoran pada 13-15 Desember tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap moral dan norma sosial masyarakat Indonesia.
Alasan Penolakan DWP oleh HMI
Ketua Umum HMI Jakarta Selatan, Agus Setiawan, menyampaikan bahwa DWP sering kali dimanfaatkan oleh sebagian peserta untuk aktivitas yang dianggap menyimpang, seperti konsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan dugaan perilaku seks bebas.
“Hasil temuan pada acara sebelumnya, khususnya tahun 2019, menunjukkan adanya barang-barang terlarang seperti narkoba dan alat kontrasepsi. Ini menjadi bukti nyata ancaman terhadap moral generasi muda,” ungkap Agus Setiawan
Seruan Kepada Pemerintah dan Masyarakat
Agus juga mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk bersikap lebih tegas terhadap acara serupa. Menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota dengan slogan “Jakarta Beriman” seharusnya menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai moral bangsa.
Baca juga: Reposisi, Mengukuhkan Kembali Arah HMI
“Kami mengajak umat Islam dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak DWP yang dianggap membawa budaya asing yang merusak,” tegasnya.
Upaya HMI Menjaga Moralitas Generasi Muda
HMI menegaskan bahwa penolakan ini adalah bagian dari langkah nyata untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif. Organisasi tersebut berkomitmen mengawal isu ini bersama kelompok keagamaan lainnya demi menjaga tatanan sosial dan moral bangsa.
“Langkah ini adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap keberlangsungan moralitas masyarakat Indonesia,” imbuh Agus.
Polemik Kebebasan Ekspresi vs. Norma Lokal
Diskusi mengenai penyelenggaraan DWP 2024 juga memunculkan polemik terkait keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan norma lokal. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, isu ini menjadi tantangan besar.
HMI Jakarta Selatan menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat agar acara hiburan tidak melanggar nilai-nilai moral dan budaya bangsa.