Peraturan Daerah tentang Nagari bagi masyarakat Sumatera Barat tentu bukan sekedar menghidupkan masa lalu untuk menghidupkannya kembali di masa depan, lebih dari itu.
Baca selengkapnyaKategori: Opini
Legal Sweeping
Parahnya lagi, undang-undang tidak lebih semata-mata sebagai “alat politik”, bukan sebagaimana yang diharapkan oleh Satjipto Rahardjo dan maupun Mochtar Kusumaatmadja sebagai alat untuk kepentingan rakyat dan maupun alat perubahan sosial.
Baca selengkapnyaKPK: Memberantas dan Membumi Hanguskan Koruptor
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa untuk menangkap “pencuri berkelas”, ada pihak-pihak yang merasa gerah dan sekaligus ketakutan untuk menjalankan “misi kotor” nya menguras kekayaan negara.
Baca selengkapnyaLegislator Terpilih atau Mati !
Penentuan bagi terpilih atau tidaknya calon-calon legislator, baik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten atau Kota.
Baca selengkapnyaDIM Berpotensi Lenyapkan Matrilineal
Matrilineal atau pola pewarisan Harato Pusako Tinggi (HPT) melalui jalur ibu/perempuan merupakan kearifan lokal Minangkabau yang unik.
Baca selengkapnyaBagaimana Jika Lembaga Survei Meleset?
Lembaga survei anak kandung demokrasi langsung. Ketika kita menginginkan demokrasi langsung, lembaga survei menjadi paket tak terhindari.
Baca selengkapnya