Home > Opini
Gambar oleh Clker-Free-Vector-Images dari Pixabay

Dialektika Revolusi Indonesia

[ Refleksi Mengenang Jasa Para Pahlawan 10 November 1945 ] ~ Yudhi Rachman S.Sos.,M.Sosio Gerakan sosial muncul di era kolonialisme sebagai wujud dari resistensi rakyat Indonesia yang mulai mempunyai kesadaran atas hak-hak serta identitas yang bermartabat melalui serangkaian proses panjang. Gerakan sosial ditandai dengan kondisi penuh kegelisahan karena perasaan ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari

baca selanjutnya

Menerka Wajah KPK

~ Helmi Chandra SY Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan sebagai amanat reformasi di bidang hukum dalam memberantas korupsi. Untuk itu, KPK diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut terkonfirmasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

baca selanjutnya

Negeri Pesta Para Politisi

Dr. Wendra Yunaldi, S.H, M.H. Setelah rakyat terbelah dan lelah mengikuti gendang politik partai politik sepanjang tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), episode pesta demokrasi bergeser ke daerah. Sebanyak 224 Pemilihan Bupati (Pilbup), 17 Pemilihan Walikota (Pilwako), dan 9 Pemilihan Gubernur (Pilgub). Rakyat akan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)

baca selanjutnya
Gambar oleh Alvi EKo Pratama dari Pixabay

Bapantun di Minangkabau

~ Erasiah Orang Minangkabau amat sering berpantun. Mau marah atau kesal atau senang selalu saja disampaikan melalui pantun. Bahkan untuk menyimpulkan sesuatu disampaikan dalam genre pantun lama, yaitu pameo. “Alah padieh sajo mako tau”, demikian salah satu contohnya. Tradisi bapantun bukan saja ketika hendak menyampaikan pesan-pesan moral, pendidikan. Bahkan juga dalam kata

baca selanjutnya
Kemenpora KONI

Korupsi by Sistem di Kemenpora

~ Muhtar Said Kementerian Pemuda dan Olah Raga merupakan instansi yang besar dengan membawahi banyak kegiatan termasuk membangun fasilitas olah raga. Dengan adanya kegiatan itu, otomatis akan membutuhkan anggaran yang besar sehingga memunculkan proses pengadaan. Dalam pengadaan itulah kemudian akan memunculkan commitment fee antara pejabat pemangku kewenangan dengan pemegang tender pembangunan fasilitas. Proses

baca selanjutnya
Gambar oleh Quang Nguyen vinh dari Pixabay

Nagari, Hak Ulayat dan Keadilan Agraria

~ Nurul Firmansyah, SH.,M.Si Masyarakat adat yang umumnya hidup di kawasan pedesaan mengalami pemiskinan akibat ketimpangan distribusi penguasaan agraria. Ketimpangan penguasaan agraria itu adalah persoalan struktural, yang ditopang oleh perangkat politik dan hukum Negara. Dalam konteks tersebut, hukum mengakomodasi konsesi-konsesi skala besar milik elit pemodal, namun lemah dalam melaksanakan perlindungan hak agraria

baca selanjutnya