Home > Opini

Kadar Wahabi Orang-orang Padri dalam catatan J.C. Boelhouwer (1831-1834)

Perang Padri Perang Padri! Inilah episode periode pertengahan sejarah Minangkabau. Perang ini merupakan puncak dari gejolak pembaharuan gelombang pertama di negeri seribu datuk di sekitar tahun 1803 hingga 1838. Mendengar dan membaca Padri, sebagian besar percakapan netizen di dunia maya sepertinya terhubung dengan radikalisme Wahabi di Saudi Arabia yang memicu perang saudara

baca selanjutnya

Ekspresi Politik Orang Minang

Tidak Mencari Musuh, Kita Orang Bersodara KERUSUHAN dan penyerangan brutal yang terjadi di Wamena dengan korban cukup banyak dialami perantau Minang telah menimbulkan empati warga Minang terhadap peristiwa dan korban yang berjatuhan. Ada fenomena politik lucu yang diperlihatkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan kasus Wamena dan terhadap korban khususnya warga Minang

baca selanjutnya
right-CQF-avocat-pixabay

Perda Nagari Sumbar Miskin Visi Kebudayaan Minang

INSTRUMEN prilaku manusia itu dinamakan peraturan atau undang-undang. Setelah ia dinyatakan sah secara hukum setiap orang yang disasar harus tunduk --mengikuti atau mematuhi apa saja yang diperintahkan atau dilarang--- kepada isi peraturan atau undang-undang itu. Ketundukan menjadi bukti kekuatan peraturan dalam mengendalikan prilaku manusia. Ada dua cara peraturan atau undang-undang mengendalikan

baca selanjutnya

Pilkada di Sumatera Barat tahun 2020 di Era “Post Truth”

Oleh Irwan, S.H.I, M.H Sekretaris Eksekutif PORTAL BANGSA “Ketika Masyarakat Tidak Lagi Percaya Dengan Kebenaran, Para Demagog Berhasil Menjual Idenya Menjadi Yang Paling Benar, Masyarakatpun Akhirnya Menjadi Makhluk Yang Tidak Lagi Berpikir Tentang Pentingnya Kebenaran”. Tahun 2020 di Sumatera Barat akan terjadi 14 perhelatan politik, 13 Kabupaten/Kota dan satu pemilihan gubernur untuk lima tahun

baca selanjutnya

Legal Sweeping

Oleh : Irwan, S.H.I, M.H. Sekretaris Eksekutif PORTAL BANGSA Tulisan ini didasarkan kepada hasil penelitian Gunnar Myrdal mengenai negara-negara Asia Selatan dalam judul The Challenge of Poverty tahun 1971 pada bagian judul khusus The “Soft State”, Myrdal melihat secara teoritis tentang hubungan budaya hukum dengan pembangunan "nation state" terkusus mengenai kedisiplinan undang-undang dalam

baca selanjutnya