bakaba.co, Tangerang – Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin Bin Asip, dikabarkan hilang setelah terlibat dalam perdebatan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid. Perdebatan terjadi terkait status lahan pagar laut di wilayah Kohod.
Arsin Tak Dapat Dihubungi
Sejak perdebatan itu, Arsin tidak merespons panggilan telepon maupun pesan WhatsApp dari berbagai pihak yang ingin mengonfirmasi pernyataannya mengenai kawasan pagar laut yang disebutnya sebagai daratan di masa lalu. Warga setempat pun mengaku tidak melihat keberadaan Arsin di sekitar desa maupun di kantor desa Kohod.
Kediamannya tampak kosong. Rumah yang berlokasi di Jalan Kalibaru, Desa Kohod itu terletak sekitar satu kilometer dari kantor desa. Bangunan berlantai dua tersebut mencolok di antara rumah warga lainnya karena ukurannya yang lebih besar.
Baca juga: Kasus Pagar Laut di Perairan Tangerang: DPR dan Kementerian Kelautan Tuntut Pengungkapan Pemilik
Kondisi Rumah Arsin
Rumah Arsin memiliki garasi yang luas, sekitar 6×6 meter persegi. Di dalam garasi terdapat mobil Honda Civic Vtec berwarna putih dengan pelat nomor “B 412 SIN” serta kendaraan dinas Xenia silver dengan nomor “B 1056 JON”. Selain itu, terdapat empat sepeda motor yang juga terparkir di sana.
Di bagian teras rumah, yang juga berfungsi sebagai garasi, terdapat kursi dan meja kayu besar serta dua akuarium kosong berukuran sekitar satu meter. Bingkai foto-foto Arsin tampak terpajang di dinding, termasuk foto dirinya dengan seragam kepala desa dan foto pernikahan yang diduga merupakan anaknya.
Perseteruan dengan Menteri ATR/BPN
Perdebatan antara Arsin dan Nusron Wahid bermula dari klaim Arsin yang menyatakan bahwa pagar laut di Kohod dulunya merupakan daratan empang yang mengalami abrasi. Namun, setelah pertemuan tersebut, Arsin tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut dan menjadi sulit dihubungi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai keberadaan Arsin atau pernyataan dari pihak keluarga. Pihak kepolisian dan pemerintah daerah pun belum memberikan tanggapan terkait kabar dan keberadaan kepala desa tersebut.
gti | bkb