“Sebanyak 138 perkara tidak berlanjut dengan rincian: 97 perkara tidak diterima, 27 perkara dicabut, 13 perkara gugur, dan 1 perkara dinyatakan tidak berwenang,” ujar Saldi
“Memperhatikan agenda penyelenggaraan pemilu nasional dan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, biaya penyelenggaraan Pilkada yang saat ini berasal dari APBD, sebaiknya dibebankan pada APBN,” ujarnya,
“Motif para tersangka adalah mendorong PSU di sejumlah TPS agar salah satu paslon memperoleh kemenangan,” ujar Andri pada Senin (2/12/2024).
Jika kekuatan gizi yang jadi ukuran dalam kontestasi demokrasi dan memilih pemimpin maka tidaklah berguna lagi pendidikan karakter atau menjadi cerdas karena cukup ajarkan saja di bangku-bangku pendidikan bagaimana jadi orang kaya cepat sehingga bisa jadi kandidat dalam Pilkada.
Semua itu, orang akan bersandar pada diksi; “Begitulah politik. Pada politik kekuasaan apapun bisa terjadi, tak ada ada yang abadi, kecuali kepentingan.”
