Home > Berita > Revisi Perda RTRW Bukittinggi : Meredam Sensitivitas dengan Kepentingan yang Lebih Besar

Revisi Perda RTRW Bukittinggi : Meredam Sensitivitas dengan Kepentingan yang Lebih Besar

Bakaba.co «» Belum satu tahun menjabat Walikota Bukittinggi , mengawali tahun 2017 , Ramlan Nurmatias masuk ke ranah legislasi yang penting , substantif sekaligus sensitif . Hari Rabu , 11 Januari 2017 , secara resmi Wako Bukittinggi mengajukan perubahan / revisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030.

“Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan terkait kondisi perkembangan dan dinamika internal daerah terhadap pemanfaatan tata ruang daerah ,” kata Ramlan Nurmatias di hadapan pleno DPRD Kota Bukittinggi , 11 Januari 2017 di Gedung Dewan .

Revisi yang dilakukan atas Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2011 mencakup , pertama : perubahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dua Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Puhun Pintu Kabun . Kedua ; sempadan Ngarai dari 100 meter langsung dari bibir ngarai diubah dengan pembagian 50 m sebagai kawasan lindung dan 50 m lagi dijadikan kawasan budidaya terbatas . Ketiga ; ketinggian bangunan , yang semula hanya 4 lantai , diubah menjadi 12 lantai . Keempat ; kawasan Tambuo yang awalnya ditetapkan sebagai kawasan fasilitas pelayanan umum berupa terminal direvisi menjadi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa .

Bergerak cepat

Hanya berselang dua hari , Jumat , 16 Januari , kembali digelar pleno tanggapan fraksi DPRD atas rencana revisi RTRT Kota Bukittinggi tersebut . Semua fraksi senada , mendukung rencana Walikota Bukittinggi . Tidak ada yang mempertanyakan secara tajam alasan krusial di revisinya Perda RTRW yang baru berusia 5 tahun itu .

Fraksi Golkar , satu dari tujuh fraksi di DPRD Bukittinggi sedikit mempertanyakan alih fungsi kawasan Tambuo . “Pemda perlu mempertimbangkan perubahan fungsi Tambuo dari kawasan fasilitas umum menjadi kawasan perdagangan dan jasa ,” kata Edison , yang menyampaikan tanggapan fraksinya .

Tiga hari kemudian , Senin , 16 Januari , Ramlan Nurmatias kembali hadir dalam sidang yang agendanya jawaban Walikota atas pandangan fraksi – fraksi DPRD . Dalam kesempatan itu , Ramlan menjelaskan soal perubahan kawasan Tambuo . Kawasan Tambuo bukan kawasan pertanian berkelanjutan . Fungsinya sebagai kawasan pertanian non – teknis . Dalam Perda RTRW Nomor 06 Tahun 2011 kawasan Tambuo ditetapkan sebagai kawasan fasilitas umum untuk pengembangan terminal tipe A . Sejak awal 2017 terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat . Jadi, pemda tidak mungkin membangun terminal tipe A .

“Salah satu unggulan Bukittinggi di bidang perdagangan dan jasa . Itu tercantum dalam RPJP dan RPJM Daerah Bukittinggi . Karena itu , ada pemikiran merevisi peruntukan kawasan Tambuo untuk dikembangkan sebagai kawasan aktivitas perdagangan dan jasa ,” ujar Ramlan Nurmatias di hadapan sidang dewan yang dipimpin Benny Yusrial .

Setelah jawaban Walikota , tahapan pertama tinggal sidang pleno DPRD menerima atau tidak atas pengajuan revisi Perda RTRW . Kemudian akan masuk ke tahapan kedua berupa pembahasan materi Ranperda yang direvisi .

“Pada tahapan kedua berupa pembahasan oleh panitia khusus bersama pemda untuk beberapa bulan ke depan. Kira-kira memakan waktu tiga bulan ,” kata M Nur Idris , Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi seperti dikutip dari Padek.co .

Baru lima tahun

Melihat tarikhnya , Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030 baru 5 tahun usianya . Sementara judul Perda tersebut memakai rentang waktu 2010-2030 . Tentunya ketika RTRW tersebut dirumuskan , semua yang terlibat telah berpikir tentang segala sesuatunya untuk di jalankan selama 20 tahun . Apakah sedemikian cepat perkembangan kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah – nya harus direvisi ?

Juru bicara fraksi Golkar , Edison mengatakan dalam tanggapan fraksi , Pemko Bukittinggi perlu mempertimbangkan dilakukannya perubahan status kawasan Tambuo . Sebab , kawasan Tambuo cukup mendapat perhatian dari masyarakat karena sempat beredar isu akan dibangun oleh investor .

 

Beredarnya isu bahwa Tambuo akan dibangun investor , sebenarnya sudah lama diketahui . Sejak tahun 2014 sudah beredar informasi kepada pedagang Aua Kuniang bahwa di Tambuo akan dibangun Mall dan Pertokoan Modern oleh inventor dari Jakarta . Tetapi tidak kunjung bisa dimulai pembangunan karena terkendala Perda RTRW Nomor 6/2011 yang menetapkan Tambuo sebagai kawasan fasilitas umum yakni pengembangan terminal tipe A . Hanya pemerintah yang boleh membangun terminal .

Sekarang , melalui revisi Perda , Tambuo diubah peruntukannya menjadi kawasan perdagangan dan jasa . Dengan begitu , pihak swasta bisa membangun di kawasan tersebut untuk bisnis , perdagangan dan jasa . @» asra f. sabri