~ Abdullah Khusairi
Pada ruang-ruang chat, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah berlangsung lebih meriah. Sahut menyahut komentar pro-kontra terhadap satu dua calon yang mungkin saja ada di pihaknya. Kadang komentar-komentar itu meruncing menjadi konflik. Bagi yang baper (bawa perasaan) bisa sakit hati. Silaturrahmi putus karenanya.
Iklan ruang terbuka dalam bentuk baliho, poster, spanduk, telah hadir tokoh-tokoh yang akan maju. Mereka sebagai bakal calon (balon), baik maju di kota, kabupaten, juga provinsi. Semuanya secara implisit menyatakan akan memperjuangkan nasib rakyat.
Politik kekuasaan memang selalu menarik dibahas. Magnitude Pilkada lebih kuat untuk dibicarakan dari pada yang lain. Padahal, sejatinya Pilkada hanyalah sarana memilih pemimpin yang layak membawa sebuah daerah menjadi lebih baik. Benarkah hasil dari pemimpin-pemimpin hasil Pilkada, baik tingkat kota, kabupaten hingga provinsi bisa membawa daerah tersebut menjadi lebih baik?
Beberapa bukti memang membawa perubahan yang baik tetapi ada yang begitu-begitu saja, tak berangsur, tak beranjak. Ceritanya saja yang banyak.
“Semua rata-rata air, tak ada yang menonjol. Ambisi saja yang tinggi,” komentar seorang wartawan senior.
Benar. Baik yang incumbent maupun yang pendatang baru (new comer), nyaris semuanya mengandalkan hal-hal yang masih bersangkut paut dengan emosional dipaksakan secara rasional. Pertimbangan kedaerahan, jalur dan irisan politik, keluarga, jejak rekam, hingga hal-hal tidak berhubungkait dengan kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan masih diperlukan tetapi tidak signifikan.
Pembelaan dan dukungan juga tak jauh-jauh dari itu. Tidak banyak yang mengandalkan kekuatan pikiran, ide gagasan yang kuat. Masih berkutat pada janji-janji manis yang sulit diterima akal sehat. Sementara itu, harapan publik sudah jauh di atas rata-rata. Publik sebenarnya tak juga aktif-aktif amat, mereka sekadar berkomentar sejauh yang mereka tahu dan dukung semata. Tak lebih dari itu.
Nah. Siapa yang lebih aktif? Mereka yang punya kepentingan dalam Pilkada lebih aktif. Mereka punya kepentingan terhadap politik kekuasaan yang segera diraih. Semacam supporter bola yang memeriahkan sebuah pertandingan, yang memang mengharapkan kemenangan. Begitulah, Pilkada kita. Pilkada dengan dalil sistem demokrasi tetapi perlu kembali dikaji-kaji ulang. Sebab begitu banyak yang tidak siap mental pada kondisi perekonomian begini-begini saja.
“Demokrasi di tengah rasa lapar, hanya menghasilkan sesuatu yang tampak sia-sia,” begitu pula komentar salah satu pemilik nomor WhatsApp.
Media sosial wahana komunikasi yang telah diambil alih oleh kepentingan politik dan ekonomi. Sejatinya butuh kehati-hatian dalam berkomunikasi di wahana ini. Perlu kesiapan mental, agar tidak meninggalkan konflik berujung kemudharatan dalam kehidupan sehari-hari.
Bukan cerita baru, ada yang kawin-mawin, kawin-cerai, tak bertegur sapa, hingga sampai pula ke meja pengadilan. Media sosial hanyalah wahana, tetapi di suasana Pilkada ia menjadi meriah karena ada yang berkepentingan memengaruhi kita. Jangan cepat terpengaruh, jangan pernah mendukung secara buta, sekalipun suka.
Baliklah ke sebuah teori klasik, pesan disampaikan ada maksud di baliknya. Maksud itu kadang-kadang baik kadang-kadang jahat, berhati-hatilah sebab Pilkada sebenarnya bukan di media sosial tetapi diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama perangkatnya, hingga hari H kita ke TPS.**
*Penulis, Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
**Image by Mark Rademaker from Pixabay
