Aksi Damai Fakultas Hukum UM Sumbar Dukung Pemilu Bersih 2024 dan Tolak Politik Uang foto ist.
bakaba.co., Bukittinggi, – Dalam upaya mendukung integritas dan transparansi dalam proses demokrasi, Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus III (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat) telah menggelar aksi damai serta menyatakan sikap tegas menentang politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Aksi ini, yang dimulai dengan long march meriah dari Fakultas Hukum UM Sumbar menuju pelataran Jam Gadang sebagai titik kumpul, menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara bersih dan jujur.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Wendra Yunaldi, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi damai kawal pemilu 2024 yang digerakkan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHak Fakultas Hukum UM Sumbar) memiliki tujuan mulia untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai panggung bagi kontestan pemilu yang bebas dari praktik politik uang yang merusak. Aksi ini juga sejalan dengan Rencana Tindak Lanjut Program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) yang digalang oleh Fakultas Hukum UM Sumbar di bawah naungan LuHaK
Baca juga: Wabah Pemilu 2024 Meningkatnya Politik Transaksional
Raju Moh Hazmi, Direktur LuHak Fakultas Hukum UM Sumbar, dalam orasinya menyuarakan keprihatinan akan bahaya politik uang dalam Pemilu yang merusak esensi negara hukum dan demokrasi. Dengan menyoroti implikasi politik uang terhadap keberlangsungan demokrasi, aksi ini juga menghadirkan teatrikal dan pembacaan puisi pergerakan oleh Ridwan, mahasiswa Fakultas Hukum UM Sumbar, yang mencerminkan keprihatinan akan kondisi demokrasi yang terancam oleh praktik politik uang.
Aksi ini tidak hanya merupakan ekspresi kepedulian dari masyarakat kampus, tetapi juga menjadi titik awal dalam perjuangan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 menjadi ajang yang bersih dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan harapan agar suara-suara ini didengar luas dan perubahan nyata terjadi dalam sistem demokrasi kita, aksi ini menjadi momentum penting yang menandai kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap proses demokrasi.
Siaran Pers Kordinator Litbang & Humas LuHak Fakultas Hukum UM Sumbar
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…