Bahlil Lahaladia sampaikan tentang Satgas Hilirisasi di Mining Summit, Jakarta, foto Ist.
bakaba.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satgas Hilirisasi yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pembentukan Satuan Tugas ini akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) sebagai upaya mempercepat hilirisasi di berbagai sektor ekonomi.
“Minggu lalu, Presiden dalam arahannya menyampaikan perlunya percepatan hilirisasi. Maka, Satgas akan dibentuk dan prosesnya saat ini sedang berjalan. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian teknis,” ungkap Bahlil Lahadalia pada acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Satgas Hilirisasi ini akan mencakup keterlibatan beberapa kementerian, termasuk:
“Dengan adanya Satgas ini, kerja lintas kementerian akan lebih cepat dan terkoordinasi. Berdasarkan arahan Presiden, saya ditunjuk sebagai ketua Satgas ini,” tambah Bahlil.
Tujuan utama pembentukan Satgas Hilirisasi adalah mengintegrasikan hilirisasi di semua sektor menjadi lebih terorganisir. Bahlil menekankan pentingnya pembentukan kelembagaan dan tata kelola yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan hilirisasi secara efisien.
Baca juga: Prabowo Instruksikan Penyelesaian 48 Proyek Strategis Nasional pada 2024-2025
“Dulu, hilirisasi dilakukan secara parsial tanpa kelembagaan yang jelas. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, fondasi telah diletakkan, dan pemerintahan Prabowo menyempurnakannya melalui pembentukan kelembagaan dan tata kelola ini,” jelasnya.
Menurut Bahlil, hilirisasi yang terorganisir dapat memacu percepatan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola Satgas ini diharapkan mampu menyelesaikan hambatan-hambatan yang selama ini menghambat proses hilirisasi.
“Dengan adanya Kementerian Investasi yang berfokus pada hilirisasi, langkah ini adalah penyempurnaan yang diperlukan. Kini, tata kelola Satgas akan mengarahkan kerja lebih efektif dan efisien,” tutup Bahlil.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…