Berita

Pemerintah Prabowo-Gibran Dorong Efisiensi Anggaran, Pro-Kontra Bermunculan

bakaba.co, Mataram – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengoptimalkan efisiensi anggaran pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga negara. Kebijakan ini menuai pro-kontra, terutama terkait dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pro-Kontra Efisiensi Anggaran Pemerintah

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Namun, kritik muncul dari sejumlah pihak yang khawatir dampaknya terhadap pelayanan publik dan proyek pembangunan.

Respons PDIP dan Dinamika Koalisi

Meski menjadi partai oposisi, PDIP terlihat tidak memberikan penolakan keras terhadap kebijakan ini. Menurut analisis politik, hal ini mengindikasikan dinamika koalisi yang tidak biasa antara PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: APBN Dipangkas Rp306 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi 2025

Dekan FEB Universitas Mataram, Ihsan Ro’is, memprediksi kebijakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 0,5% pada 2025. Penurunan belanja pemerintah diprediksi mengurangi aliran dana ke sektor UMKM dan pariwisata.

Efek Domino di Daerah MICE

Daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengandalkan sektor MICE (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dikhawatirkan terdampak parah. Pemangkasan anggaran kementerian berpotensi menurunkan kunjungan ke hotel dan destinasi wisata.

Analisis Akademisi

Ihsan menyarankan pemerintah fokus pada efisiensi belanja non-operasional, seperti pengadaan barang mewah atau program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. “Efisiensi harus tepat sasaran, bukan sekadar pemotongan,” ujar Ihsan Ro’is.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 hanya mencapai 5,03%, lebih rendah dari target pemerintah. Efisiensi anggaran diarahkan untuk mengalokasikan dana ke proyek strategis seperti infrastruktur dan subsidi energi.

bgi | bkb
Feature Ilustration by Freepik

redaksi bakaba

Share
Published by
redaksi bakaba
Tags: alokasi dana transfer ke daerah 2025analisis BPS tentang kinerja ekonomi IndonesiaAnggaran Kementerianantisipasi dampak sosial pemangkasan anggaranAPBN 2025bakaba.cobelanja negaraBerita Nasionalberita terbaruberita terkiniberita viralBPSBreaking newsDampak efisiensi anggaran terhadap ekonomi daerahdampak MICE pada ekonomi lokaldampak pemotongan anggaran di daerah tertinggalefek efisiensi anggaran pada sektor pariwisata NTBefektivitas kebijakan efisiensi anggaran negaraefisiensi anggaranEfisiensi APBNEkonomi Indonesiaevaluasi kinerja kementerian pasca-efisiensiFEB Universitas Mataramgoogle discoverGoogle Newshubungan efisiensi anggaran dan PHK massalinformasi terkiniinovasi kebijakan keuangan negara 2025kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo-Gibrankebijakan pemerintahkebijakan penghematan anggaran Prabowo-Gibrankeseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraanKoalisi Politikkritik terhadap kebijakan efisiensi anggaranNTBoptimalisasi anggaran untuk proyek strategisoptimalisasi dana infrastruktur 2025PDIPPelayanan Publikpemangkasan anggaranpengaruh belanja pemerintah terhadap UMKMperan Google Discover dalam penyebaran beritaperan media dalam sosialisasi kebijakan pemerintahperan PDIP dalam kebijakan efisiensiperan sektor swasta dongkrak pertumbuhan ekonomiperbandingan pertumbuhan ekonomi 2023 vs 2024pertumbuhan ekonomiPHKPrabowo-Gibranprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025pro-kontra pemangkasan APBN 2025proyek pembangunanreaksi masyarakat terhadap penghematan APBNSektor MICEsolusi akademisi untuk optimalisasi APBNstrategi bakaba.co tingkatkan traffic beritastrategi pemerintah atasi perlambatan ekonomitantangan pembangunan infrastruktur 2025Top StoriesTransfer Ke Daerah

Recent Posts

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi LPEI Rp900 Miliar

KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…

6 bulan ago

Erick Thohir Bahas Korupsi Pertamina dengan Jaksa Agung

“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…

6 bulan ago

DKPP Pecat Empat Komisioner KPU Banjarbaru, Kalsel Ambil Alih PSU

“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…

6 bulan ago

Pertemuan Trump-Zelensky Berubah Tegang, Picu Kemarahan Trump

Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”

6 bulan ago

Deddy Sitorus Tuntut KPU Daerah Dipecat Gegara PSU

"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.

6 bulan ago

Kejati Jakarta Ungkap Penyelewengan Rp 11,5 Miliar oleh Jaksa AZ

"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…

6 bulan ago