Efisiensi Anggaran Pemerintah - Photo by Freepik
bakaba.co, Mataram – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengoptimalkan efisiensi anggaran pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga negara. Kebijakan ini menuai pro-kontra, terutama terkait dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Namun, kritik muncul dari sejumlah pihak yang khawatir dampaknya terhadap pelayanan publik dan proyek pembangunan.
Meski menjadi partai oposisi, PDIP terlihat tidak memberikan penolakan keras terhadap kebijakan ini. Menurut analisis politik, hal ini mengindikasikan dinamika koalisi yang tidak biasa antara PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: APBN Dipangkas Rp306 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Alasannya
Dekan FEB Universitas Mataram, Ihsan Ro’is, memprediksi kebijakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 0,5% pada 2025. Penurunan belanja pemerintah diprediksi mengurangi aliran dana ke sektor UMKM dan pariwisata.
Daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengandalkan sektor MICE (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dikhawatirkan terdampak parah. Pemangkasan anggaran kementerian berpotensi menurunkan kunjungan ke hotel dan destinasi wisata.
Ihsan menyarankan pemerintah fokus pada efisiensi belanja non-operasional, seperti pengadaan barang mewah atau program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. “Efisiensi harus tepat sasaran, bukan sekadar pemotongan,” ujar Ihsan Ro’is.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 hanya mencapai 5,03%, lebih rendah dari target pemerintah. Efisiensi anggaran diarahkan untuk mengalokasikan dana ke proyek strategis seperti infrastruktur dan subsidi energi.
bgi | bkb
Feature Ilustration by Freepik
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…