Ilustrasi Tanggul Laut oleh Hoang Duc Quan dari Pixabay
bakaba.co | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya penguatan tanggul Pantura Jakarta sepanjang 46 kilometer untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob.
“Tanggulnya harus diperkuat dan ditinggikan,” kata AHY setelah rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). Ia menjelaskan bahwa tanggul yang ada saat ini belum cukup untuk menahan kenaikan permukaan laut dan potensi bencana lainnya.
Baca juga: Kasus Pagar Laut di Perairan Tangerang: DPR dan Kementerian Kelautan Tuntut Pengungkapan Pemilik
Selain memperkuat tanggul eksisting, pemerintah juga merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pantura Jawa. AHY mengungkapkan, proyek ini membutuhkan anggaran besar yang tidak mungkin hanya mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dari dalam maupun luar negeri, karena APBN kita tidak cukup untuk menanggung semuanya,” ujar AHY.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, menilai pembangunan giant sea wall sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya, tanggul raksasa ini harus segera dimulai untuk mencegah pantura Jawa dari ancaman tenggelam.
“Ini semacam emergency, harus segera dilakukan karena akan memakan waktu hingga 20 tahun,” kata Hashim usai kunjungan ke Kementerian IPK, Kamis (31/10/2024). Ia menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan melindungi jutaan hektar sawah di pantura yang menjadi penyangga pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan giant sea wall membutuhkan anggaran besar. Untuk fase pertama saja, dibutuhkan dana hingga Rp 164 triliun, sementara total biaya diperkirakan mencapai 50-60 miliar dolar AS atau lebih.
“Kita harus berani mengalokasikan sumber daya besar. Untuk fase pertama saja Rp 164 triliun, dan totalnya bisa lebih dari itu,” ujar Prabowo dalam Seminar Nasional di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Proyek ini diharapkan dapat dimulai segera meskipun diperkirakan akan memakan waktu hingga tiga periode kepresidenan untuk penyelesaiannya.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…