Demo Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat - bakaba.co
bakaba.co | Bukittinggi – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bukittinggi. Aksi ini bertujuan untuk menuntut para anggota DPRD agar ikut menyuarakan keberatan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah disahkan oleh DPR RI.
Dalam orasi mereka, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menyampaikan bahwa revisi UU KPK dianggap sebagai upaya yang melemahkan fungsi lembaga anti rasuah tersebut. Demonstrasi ini diisi dengan berbagai bentuk ekspresi, termasuk aksi baca puisi dan orasi yang dilakukan oleh perwakilan mahasiswa di depan gedung DPRD Bukittinggi.
Tak lama setelah aksi dimulai, beberapa anggota DPRD Bukittinggi menemui mahasiswa untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Salah seorang anggota dewan memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, meskipun belum memberikan solusi konkret terkait permasalahan revisi UU KPK.
Aksi demonstrasi ini dikawal oleh sejumlah personel kepolisian yang diturunkan dari Polresta Bukittinggi. Kehadiran aparat keamanan memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan aman dan tertib tanpa adanya insiden yang tidak diinginkan.
Baca juga : Leonardy Motivasi Mahasiswa Unes Jadi Politisi yang Baik
Demonstrasi berlangsung damai hingga selesai. Mahasiswa tetap konsisten menyuarakan aspirasi mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka berharap agar DPRD Bukittinggi dapat menjadi perpanjangan suara rakyat dalam menolak revisi UU KPK yang dinilai kontroversial tersebut.
Berikut beberapa foto aksi mahasiswa yang sempat diabadikan oleh jurnalis foto bakaba.co:
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…