Jusuf Kalla, kritik tajam Agung Laksono dalam Musyawarah Nasional PMI foto ist.
Jakarta, bakaba.co – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029, Jusuf Kalla (JK), memberikan kritik tajam terhadap Agung Laksono yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) versi tandingan. JK menilai langkah Agung Laksono berpotensi memecah belah organisasi dan merusak tatanan yang sudah ada.
JK menyebut Agung memiliki kebiasaan membentuk kepemimpinan tandingan dalam berbagai organisasi. Hal ini, menurutnya, bukanlah hal baru dalam rekam jejak Agung.
Baca juga: Kantor PMI Kota Bukittinggi Kebanjiran
“Itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan,” ungkap Jusuf Kalla dalam Munas PMI XXII yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).
Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya telah melaporkan tindakan Agung Laksono ke pihak kepolisian. Menurut JK, upaya pembentukan PMI versi tandingan merupakan tindakan ilegal dan melanggar aturan organisasi.
“Kita lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua. Jadi, kami sudah melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian karena hal itu ilegal dan melanggar aturan,” tegas JK.
Menurut JK, langkah Agung Laksono menciptakan kepemimpinan tandingan di PMI tidak hanya ilegal, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat persatuan dan kemanusiaan.
“Itu ilegal dan pengkhianatan, dan itu kebiasaan beliau,” lanjut Jusuf Kalla dalam pernyataannya.
JK menekankan bahwa PMI, sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, harus tetap berada dalam satu kepemimpinan yang solid dan tidak boleh terpecah. Ia menilai dualisme kepemimpinan di organisasi kemanusiaan seperti PMI bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…