APBN Dipangkas Rp306 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

bakaba.co, Jakarta – Pemerintah mengumumkan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp306 triliun sebagai bagian dari langkah efisiensi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pengurangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pada Program Prioritas

Menurut Sri Mulyani, Presiden menginstruksikan realokasi anggaran untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Beberapa program yang menjadi prioritas mencakup:

• Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kesehatan anak-anak.
• Swasembada Pangan dan Energi guna memperkuat ketahanan nasional.
• Peningkatan Layanan Kesehatan untuk masyarakat luas.
• Peningkatan Kualitas SDM, agar Indonesia memiliki tenaga kerja yang lebih unggul dan produktif.

“Oleh karena itu Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi” ujar Sri Mulyani

Baca juga: Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata Jadi Tersangka Korupsi Jiwasraya

Pemangkasan Anggaran untuk Kegiatan Seremonial

Sebagai bagian dari efisiensi, pemerintah mengurangi berbagai belanja seremonial yang dinilai kurang berdampak pada ekonomi, seperti:

• Acara halal bihalal, serah terima jabatan, dan seminar.
• Pengadaan suvenir, percetakan, dan sewa gedung.
• Jasa konsultasi, pelatihan, serta honorarium untuk kegiatan jasa profesi.
• Perjalanan dinas yang dianggap tidak esensial.

Realokasi ke Belanja Produktif

Efisiensi ini memungkinkan anggaran dialokasikan ke sektor yang lebih produktif, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional, serta penghematan dan peningkatan devisa negara.

Pengawasan Arus Barang dan Devisa

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap arus barang dan devisa. Sri Mulyani menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memantau dampak arus barang terhadap sistem perbankan dan devisa nasional.

Insentif Fiskal 2025 Sedang Digarap

Selain efisiensi, pemerintah tengah merampungkan berbagai kebijakan insentif fiskal untuk tahun 2025. Beberapa insentif yang sedang difinalisasi antara lain:

• PPN dan PPh Mobil Listrik, untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
• PPN untuk Rumah, guna meningkatkan daya beli di sektor properti.

Diharapkan kebijakan ini selesai pada Januari 2025 agar dapat segera diterapkan.

Dampak Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat

Pemerintah juga mencermati kebijakan ekonomi yang akan diterapkan Presiden terpilih Amerika Serikat. Menurut Sri Mulyani, kebijakan pajak dan tarif perdagangan global dari AS bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah akan terus memperkuat ketahanan ekonomi melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Stabilitas Keuangan dan Inflasi Terkendali

Dalam rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, inflasi Indonesia tetap terkendali pada 1,57% secara tahunan (YoY) pada Desember 2024. Hal ini didukung oleh kebijakan suku bunga serta pengendalian pasokan pangan yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pemerintah dan BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Ke depan, pemerintah bersama BI akan terus berupaya menjaga inflasi dalam kisaran yang aman melalui koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

rst | bkb