Wali Kota Semarang Ajukan Gugatan Praperadilan Terkait Status Tersangka KPK

Jakarta, Bakaba.co – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (4/12/2024). Gugatan dengan nomor perkara 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL ini bertujuan menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkot Semarang

KPK sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK sebelumnya telah menggeledah kantor Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut terkait kasus yang menyeret beberapa nama pejabat dan pihak swasta.

Baca juga: Eks Sekda Pesisir Barat Jadi Tersangka Korupsi Rp 1,3 Miliar

Empat Tersangka Telah Ditetapkan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan KPK, ada empat orang tersangka dalam kasus ini, yaitu:

1. Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) – Wali Kota Semarang.
2. Alwin Basri – Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.
3. Martono – Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang.
4. Rahmat U Djangkar – Pihak swasta.

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan

Menanggapi langkah hukum yang diambil Mbak Ita, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugianto, menegaskan bahwa pihaknya menghormati gugatan tersebut.

“KPK mempersilakan tersangka menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan praperadilan sesuai aturan yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan ini di persidangan melalui Biro Hukum,” kata Tessa, Sabtu (7/12/2024).

Tessa juga menegaskan bahwa proses penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan aturan yang berlaku.

Proses Praperadilan Jadi Perhatian Publik

Gugatan praperadilan ini menjadi perhatian luas karena melibatkan kepala daerah serta beberapa nama penting lainnya. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kasus yang sedang berjalan.

syi | bkb