Kepala daerah fokus rakyat - Prabowo Subianto, dok. Gerindra

Tegas! Prabowo Imbau Kepala Daerah KIM Fokus Urus Rakyat Tanpa Seminar dan FGD

Jakarta, bakaba.co – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepala daerah yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus lebih fokus pada kepentingan rakyat ketimbang menggelar seminar atau forum diskusi yang dinilai kurang efektif. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat daerah.

Efisiensi Tanpa Mengganggu Operasional Pemerintahan

Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi yang diterapkan dalam pemerintahan tidak akan menghambat kinerja atau operasional sehari-hari. Ia juga membantah isu bahwa ada pemotongan gaji sebagai bagian dari kebijakan ini.

“Saya ingin melaksanakan efisiensi, tapi efisiensi ini tidak boleh mengganggu pekerjaan dan operasi sehari-hari,” kata Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Ray Dalio: Prabowo Memiliki Potensi Transformasi Besar

Kepala Daerah Tidak Perlu Seminar, Fokus Urus Rakyat

Menurut Prabowo, banyak kebutuhan rakyat yang lebih mendesak dibandingkan sekadar mengadakan seminar atau forum diskusi (FGD). Ia mencontohkan beberapa kebutuhan prioritas yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Kunjungan kerja, seminar, FGD Forum Group Discussion, apa yang mau di diskusikan ?” ujar Prabowo Subianto

“Rakyat membutuhkan irigasi, segera bangun irigasi. Rakyat memerlukan pupuk, pastikan pupuk tersedia. Sekolah rusak? Segera diperbaiki. Tidak perlu seminar lagi, kita sudah menghemat banyak anggaran,” tegasnya lagi.

Program Pemerintah Tetap Berjalan Tanpa Hambatan

Meskipun menerapkan kebijakan efisiensi, Prabowo memastikan bahwa program-program pemerintah tetap berjalan dengan baik. Anggaran yang dihemat akan dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jaminan untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial

Lebih lanjut, Prabowo memastikan bahwa sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak akan tersentuh oleh kebijakan efisiensi ini. Ia menekankan bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

“Perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan tidak akan terganggu. Kita tetap memastikan layanan dasar ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.

rst | bkb