Selain itu, pedagang juga meminta Presiden merespon dan menindaklanjuti surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor: 013/TUA/I/2020 yang isinya agar Presiden mengambil…
"Sertifikat tanah Pasar Atas diterbitkan sebelum saya menjadi Kepala BPN Bukittinggi. Saya akan mempelajari dokumen apa saja yang diajukan Pemko…
Komnas HAM Pusat berkesimpulan: 1. Bahwa kebijakan Walikota Bukittinggi mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana diatur pasal 1 angka 6 UU…
Menurut Ismunandi Syofyan, visi misi bakal calon kepala daerah yang akan diusung Gerindra akan disatukan dengan hasil survey elektabilitas kandidat.
Jika tidak diterima, bukan berarti para pedagang berhenti perjuangkan hak. Masih ada jalan lain, terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa…
"Ya, Walikota harus menjalankan Perpres. Itu prinsip hukum administrasi negara," kata Hengki Andora dan kembali mengutip UU nomor 30 tahun…