undang-undang pemilu

Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20%: Respons Parpol dan Implikasinya

“Dalam putusan sebelumnya, MK selalu berpendapat bahwa presidential threshold diperlukan untuk mendukung sistem presidensial yang efektif,” ungkap Sarmuji.

9 bulan ago

Indikasi Pencatutan Nama dan KTP warga untuk Dukungan Calon Perseorangan dalam Pilkada 2024 Kota Bukittinggi Terungkap

"Penggalangan dukungan untuk calon perseorangan harus dijalankan dengan jujur dan sesuai regulasi. Ini menyangkut Pasal 185A UU No 10 Tahun…

1 tahun ago