Komnas HAM Pusat berkesimpulan: 1. Bahwa kebijakan Walikota Bukittinggi mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana diatur pasal 1 angka 6 UU…
Andre menilai, ketiga masalah tersebut sangat memberatkan pedagang Aur Kuning di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tidak baik.
Ini hebatnya walikota di sini. Legislatif diam saja. Nanti semua Perda dicabut Walikota dan dibuatnya Perwako sesuai keinginannya, baru tahu,"…