"Hukum itu selalu kalah dengan politik, Kenapa ? karena hukum itu adalah produk politik" jelas Mahfud MD
“Yang berhak menilai adalah hakim, dan hakim tidak terikat dengan pendapat yang diberikan oleh ahli,” kata Harli.
Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan sebagai amanat reformasi di bidang hukum dalam memberantas korupsi. Untuk itu, KPK diberikan kewenangan yang komprehensif…
Secara konstitusional, hanya MPR yang bisa meng-impeachment presiden. Syarat dan alasannya pun harus jelas dan sesuai hukum berlaku.
Pernyataan para petinggi parpol bahwa penerbitan Perppu KPK bisa menjadi pintu masuk untuk memakzulkan presiden, itu semua adalah gertakan. Bahkan,…
Revisi atas UU KPK dianggap akan melemahkan fungsi lembaga anti rasuah tersebut, dalam aksi ini mahasiswa melakukan aksi baca puisi…