“Egaliterisme adalah kekuatan KPK. Kami akan duduk bersama, berdiskusi tanpa sekat,” tegasnya.
"Sebanyak 138 perkara tidak berlanjut dengan rincian: 97 perkara tidak diterima, 27 perkara dicabut, 13 perkara gugur, dan 1 perkara…
“Kami akan melaporkan perkembangan ini kepada Presiden dan menetapkan jadwal baru melalui Peraturan Presiden setelah berkonsultasi dengan semua pihak,” tambah…
“Dalam putusan sebelumnya, MK selalu berpendapat bahwa presidential threshold diperlukan untuk mendukung sistem presidensial yang efektif,” ungkap Sarmuji.
Pengamat Politik Asrinaldi mengatakan turunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta bukan sepenuhnya kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
"Bergantung pada dinamika persidangan besok. Jadi, kita baru akan mengetahuinya pada akhir persidangan nanti," ujar Fajar Laksono.