“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2019,” ujar Fahmi.
"Putusan DKPP RI merupakan bentuk pembuktian bahwa ada pelanggaran kode etik yang terjadi di KPU dan Bawaslu Kota Bukittinggi," ujar…