Kebijakan pengelolaan Pusat Pertokoan Pasar Atas yang tidak sesuai aturan, undang-undang terindikasi telah merugikan keuangan negara, dalam dua tahun; 2020 – 2021 Rp21 miliar lebih. Dan proyek revitalisasi Jam Gadang diduga merugikan keuangan negara/daerah Rp761 juta lebih.
“Begitu diteken, isi perjanjian toko sewa murni, dan kartu kuning ditarik Pemda, semuanya langsung berubah. Hak dasar pedagang lama hilang selamanya. Jadilah pedagang biasa, yang menyewa toko saja lagi.”
“Saat pedagang pemegang hak kartu kuning Pasar Atas menerima digratiskannya biaya sewa toko oleh Pemda selama enam bulan, berarti setuju sistem sewa maka hak dasar atas toko yang selama ini dimiliki pedagang hilang untuk selamanya.”
Komnas HAM Pusat berkesimpulan: 1. Bahwa kebijakan Walikota Bukittinggi mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana diatur pasal 1 angka 6 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam wawancara bakaba.co dengan Edi Palimo, alas hak yang dibuat Sekda Yuen Karnova tidak sesuai persyaratan yang biasa untuk menerbitkan sertifikat. Bagaimana mungkin alas hak tanah Pasar Atas hanya berdasarkan pernyataan Sekda
“Semua tindakan dan kebijakan pemerintah daerah ada aturannya. Tidak boleh ada aturan atau Undang-Undang si Garagai yang dijalankan Pemkot. Untuk itu kita harus cermati jika pemko menggunakan aturan si Garagai,” kata Oktavianus.
“Pemerintah pusat membantu masyarakat pedagang yang kena musibah, yang tokonya terbakar, dan untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai sarana kegiatan ekonomi, masyarakat,” kata Young Happy.
“Semua yang dilakukan kepala dinas perdagangan terhadap pedagang pemilik kartu kuning toko Pasar Atas tidak pernah dimusyawarahkan. Saatnya kita melawan, kita harus perjuangkan hak kita secara bersama.” Demikian disampaikan Yulius Rustam
Para pedagang pemegang kartu kuning, yang memiliki hak atas kios penampungan pasca terbakarnya pertokoan Pasar Atas Bukittinggi, “diancam” dengan bahasa ‘jika tidak hadir sampai berakhirnya waktu loting dianggap tidak berminat untuk menempati kios…’
