“Pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, jangan main-main dengan peringatan dari ulama dari berbagai provinsi. Jangan korbankan masyarakat banyak dengan mendatangkan TKA untuk kepentingan segelintir penguasa,” tegas Buya Gusrizal.
“Selain itu, ditambah fakta adanya sikap partisan yang muncul sejak awal dan melahirkan ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Kondisi itu menimbulkan persoalan di tingkat daerah.”
Perppu memangkas kewenangan tiga lembaga sekaligus, yakni DPR, BPK, dan Kekuasaan Judicial. “Perppu ini tidak layak untuk disahkan karena banyak sekali bertentangan dengan undang-undang,”
“Sistem perencanaan model GBHN akan menjamin kesinambungan pembangunan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Juga menjamin koherensi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah
“Muhammadiyah memiliki peran besar dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pernah menggagas pembahasan Pancasila waktu Muktamar di Makassar. Pemikiran itu menghasilkan buku Pancasila sebagai dar al’ahdi dar as syahadah.
Auliya Khasanofa menambahkan, berbagai hal yang disampaikan dalam audiensi dengan Menkopolhukam sudah melalui diskusi dan kajian rutin Mahutama.
