Dalam pandangan Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH, ahli hukum tata negara mengatakan, surat pernyataan yang dibuat Walikota Erman Safar dan disaksikan Andre Rosiade hanya memiliki nilai politis. Tidak bernilai hukum.
“Kami maju di Pilkada kota Bukittinggi, niat utama dan misi kami mengembalikan hak-hak masyarakat kota Bukittinggi yang selama ini diabaikan. Masyarakat pedagang kecil, UMKM patut diberi tempat berusaha, berdagang dengan rasa aman, nyaman, tidak boleh digusur dan dibebani retribusi yang tidak wajar.”
Hashim mengatakan, tidak mengetahui sama sekali terkait keluarnya SK Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi pada Erman Safar. Secara pribadi Hashim akan menyampaikan pada Prabowo terkait kondisi ini,” ujar Ismunandi Sofyan
Dalam suasana yang awalnya tenang, mendadak berubah heboh ketika Sekretaris DPC Gerindra Bukittinggi Andri Fidal menanyakan kepada Erman Safar perihal isu yang berkembang terkait pembuatan NKTA Partai Gerindra yang membayar Rp 50 juta.
