“Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden, jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini” jelas Hasan.
“Pemerintah menebar penyakit dengan menaikkan PPN, lalu menawarkan obatnya berupa insentif. Padahal, tanpa kenaikan PPN pun insentif sudah menjadi kewajiban pemerintah,” tambahnya.
“Dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga pimpinan KPK yang kena etik dan Anda semua sudah tahu siapa saja,” ujar Syamsuddin.
“OTT adalah salah satu instrumen yang sesuai dengan visi Presiden. Jika dihapus, ini bertolak belakang dengan semangat reformasi hukum,” ujar Yudi Purnomo.
DPR memutuskan untuk menurunkan target penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.
Mahkamah Konstitusi perlu jadikan Pancasila sebagai batu uji konstitusionalitas, tidak mungkin mengukur hak konstitusionalitas hanya dengan aturan tertulis
“Skema pemilu serentak nasional dan lokal yang dipisahkan direkomendasikan karena memiliki lebih banyak kelebihan dibanding varian pemilu serentak lainnya,” kata Alfitra.
Secara konstitusional, hanya MPR yang bisa meng-impeachment presiden. Syarat dan alasannya pun harus jelas dan sesuai hukum berlaku.
Pernyataan para petinggi parpol bahwa penerbitan Perppu KPK bisa menjadi pintu masuk untuk memakzulkan presiden, itu semua adalah gertakan. Bahkan, jika Perppu KPK ditolak DPR, tidak otomatis KPK vakum atau mati karena kehilangan payung hukum.
Artinya pembentukan Pansus Angket KPK telah melanggar Pasal 3 UU KPK.
