“Yang terkait dengan korupsi timah kerugian negaranya luar biasa, masyarakat melihatnya luar biasa, tuntutannya ringan, vonisnya juga ringan” ujar Prof. Hibnu Nugroho
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk 2020 turun menjadi 37 dari sebelumnya 40 pada 2019.
Lebih lanjut, pengelolaan keuangan yang relatif besar, hampir Rp 700 triliun dari pusat, ditambah anggaran setiap daerah terdampak merupakan celah yang sangat mungkin untuk dimanipulasi oleh penggunanya apalagi jika sistem kontrolnya juga lemah atau tidak jelas.
“Selagi kita bisa, selagi kita mampu, baiknya perjuangan memberantas korupsi harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti,” kata Novel Baswedan
Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan. Figur sentral dari korupsi politik adalah subjek hukum yang memiliki kekuasaan politik
Setidak-tidaknya penegak hukum memperdalam peran dari Gubernur, Kepala Dinas, Bank Mandiri, Tim Sembilan, dan inspektorat serta BPK karena proses pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/tanaman kepada pihak ketiga dinas prasjaltarkim telah menyalahi prosedur UU No.2 Tahun 2012.
