penggabungan BUMN maritim foto KM Kelud dok. bakaba
bakaba.co, Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa rencana penggabungan BUMN maritim PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menjadi satu holding sektor maritim masih terus berjalan. Proses ini, menurutnya, masih berada pada tahap kajian dan ditargetkan selesai pada kuartal pertama tahun 2025.
“Tahap kajian ini masih berlangsung. Kami harapkan bisa selesai pada kuartal I 2025, termasuk kajian hukum dan kajian komersial,” ujar Tiko, sapaan akrab Kartika, saat ditemui oleh wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (29/12/2024).
Rencana penggabungan Pelni, ASDP, dan Pelindo ini, menurut Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, merupakan langkah yang wajar. Hal ini mengingat pemerintah telah melakukan holdingisasi di beberapa sektor usaha milik negara sebelumnya, seperti sektor pariwisata, kesehatan, pangan, dan pertahanan.
Baca juga: BMKG Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem Selama Libur Nataru 2025
“Penggabungan BUMN di sektor maritim ini bukan hal yang baru. Jika dilihat dari sektor-sektor lain, kami rasa langkah ini juga wajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya logistik,” ujar Tri Andayani yang akrab disapa Anda.
Tri Andayani menambahkan, bahwa meski penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kajian lebih lanjut mengenai implementasinya akan dilakukan oleh Kementerian BUMN.
Selain efisiensi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa ada dua alasan utama di balik rencana penggabungan tersebut. Pertama, untuk menurunkan biaya logistik yang dapat meringankan beban para pelanggan. Kedua, agar ekosistem transportasi laut dapat terintegrasi lebih baik, dengan jangkauan yang lebih luas.
“Biaya transportasi laut yang semakin murah akan sangat menguntungkan para pelanggan kami,” kata Tiko dalam kunjungannya ke Gardu Induk Listrik PLN UIP2B Jamali, Depok, pada Jumat (27/12/2024).
Tiko juga menambahkan, saat ini Kementerian BUMN sedang mengkaji berbagai aspek terkait penggabungan ini, baik dari sisi hukum maupun ekonomi, dan berharap hasil kajian akan dibagikan pada akhir triwulan pertama tahun 2025.
Meskipun rencana penggabungan ini terus dibahas, pihak PT Pelni dan PT Pelindo masih menunggu arahan resmi dari Kementerian BUMN. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Arif Suhartono, mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait rencana ini kepada kementerian.
“Kami belum mendapatkan arahan resmi terkait penggabungan Pelni dan ASDP dengan Pelindo. Kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujar Arif ketika ditemui di Tempat Penimbunan Sementara Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024).
Proses holdingisasi BUMN sektor maritim ini diharapkan dapat membawa dampak positif, tidak hanya dalam hal efisiensi operasional, tetapi juga dalam upaya menurunkan biaya logistik. Pemerintah terus mengkaji langkah ini dengan cermat, dan berbagai pihak terkait diharapkan mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Kementerian BUMN.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…